SPKPD

Dokumen Akuntansi Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut, KECUALI

• Buku Kas
• Buku Jurnal
• Kertas Kerja Konsolidasi
• Buku Besar

Berikut ini komponen yang tidak merupakan pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ?

• Pajak Daerah dan bagi hasil
• DAU dan DAK
• Bagi Hasil BUMD
• Pemotongan PPh, PPN yang di lakukan oleh BUD

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat

• 1 Bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir
• 2 Bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir
• 3 Bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir
• 6 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir

Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut, kecuali :

• Bupati atau Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
• Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati atau Gubernur menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
• DPRD dan Bupati atau Gubernur yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.
• Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati atau Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya, dan sesuai dengan Permendagri 77/2020 mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut, kecuali

• Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA‐SKPD dan anggaran kas SKPD
• Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
• Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara manual.
• Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA‐SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020 tentang rancangan perda provinsi, Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat selama

• 1 tahun
• 7 bulan
• 6 bulan
• 3 bulan

Dimana antara yang merupakan dalam konsolidasi statistik laporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan laporan statistik keuangan berdasarkan Bagan Akun Standar statistik keuangan pemerintah

• Laporan operasional, laporan arus kas, neraca, catatan atas laporan keuangan
• Laporan operasional, laporan arus ekonomi lainnya, neraca, laporan sumber dan penggunaan kas, indikator fiskal dalam kerangka stastistik keuangan pemerintah daerah
• Laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, indikator fiskal dalam kerangka stastistik keuangan pemerintah daerah
• Neraca, laporan sumber dan penggunaan kas,indikator fiskal dalam kerangka stastistik keuangan pemerintah daerah, laporan operasional

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 adalah sebagai berikut kecuali

• mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
• Menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi terkait penganggaran kegiatan
• menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
• menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang‐ undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Tahap awal siklus akuntansi dimulai dengan?

• Menyusun Neraca Saldo
• Menyusun Laporan Keuangan
• Menganalisis Transaksi
• Menjurnal Transaksi

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi, kecuali

• hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
• kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
• penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
• laporan realisasi anggaran periode sebelumnya