BANK SOAL SPKPD JFPAP 2021 (Tahap 1)

Dokumen Akuntansi Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut, KECUALI

• Buku Jurnal

• Buku Kas

• Buku Besar

• Kertas Kerja Konsolidasi

Berikut ini komponen yang tidak merupakan pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ?

• Pemotongan PPh, PPN yang di lakukan oleh BUD

• DAU dan DAK

• Pajak Daerah dan bagi hasil

• Bagi Hasil BUMD

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat

• 1 Bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir

• 2 Bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir

• 6 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir

• 3 Bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir

Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut, kecuali :

• Berdasarkan persetujuan bersama,Bupati atau Gubernur menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

• DPRD dan Bupati atau Gubernur yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.

• Bupati atau Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu)bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

• Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati atau Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya, dan sesuai dengan Permendagri 77/2020 mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut, kecuali

• Penyusunan perkiraan arus kas keluarpada anggaran kas pemerintah daerah,dihitung berdasarkan rencana belanja persub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam DPA‐SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan

• Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara manual.

• Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.

• Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah,dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA‐SKPD dana anggaran kas SKPD

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Permendagri 77/2020 tentang rancangan perda provinsi, Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat selama

• 6 bulan

• 7 bulan

• 1 tahun

• 3 bulan

Dimana antara yang merupakan dalam konsolidasi statistik laporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan laporan statistik keuangan berdasarkan Bagan Akun Standar statistik keuangan pemerintah

• Neraca, laporan sumber dan penggunaan kas,indikator fiskal dalam kerangka stastistik keuangan pemerintah daerah,laporan operasional

• Laporan realisasi anggaran, neraca, aruskas, laporan operasional, indikator fiskal dalam kerangka stastistik keuangan pemerintah daerah

• Laporan operasional, laporan arus kas,neraca, catatan atas laporan keuangan

• Laporan operasional, laporan arus ekonomi lainnya, neraca, laporan sumber dan penggunaan kas, indikator fiskal dalam kerangka stastistik keuangan pemerintah daerah

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 adalah sebagai berikut kecuali

• mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD

• menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang‐ undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

• Menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi terkait penganggaran kegiatan

• menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Tahap awal siklus akuntansi dimulai dengan?

• Menyusun Neraca Saldo

• Menyusun Laporan Keuangan

• Menganalisis Transaksi

• Menjurnal Transaksi

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi, kecuali

• kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

• hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

• penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

• laporan realisasi anggaran periode sebelumnya