Konsep Pembagian Kekuasaan

1. Fungsi negara menurut ajaran trias politica meliputi fungsi...

•    a. eksekutif, legislatif, dan presiden

• b. legislatif, presiden, dan DPR

• c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif

• d. legislatif, yudikatif, dan pengadilan

• e. presiden, DPR, dan pemerintahan daerah

2. Pemerintahan dalam pengertian sempit mencakup fungsi...

• a. eksekutif saja

• b. eksekutif dan legislatif

• c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif

• d. legislatif dan yudikatif

• e. yudikatif saja

3. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah...

•    a. lebih tinggi

• b. sejajar

• c. lebih rendah

• d. sebagai pemegang kekuasaan yudikatif

•   e. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

4 . Wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat daerah itu sendiri disebut...

•   a. otonomi daerah

• b. sentralisasi 

• c. otoriter

• d. totaliter 

• e. birokrasi

5. Satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung adalah...   

• a. MPR

• b. MK 

• c. DPR

• d. KY

• e. MA

6. Berikut wewenang-wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali...   

• a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD  

•    b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara

• c. memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana

• d. memutus pembubaran partai politik

• e. memutus perselisihan tentang hasil pemilu

7. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah...   

• a. sebagai mandataris MPR 

•   b. lebih tinggi dari MPR 

• c. di atas MK

• d. di bawah MPR  

• e. setara dengan MPR

8. Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom kepada daerah...   

•   a. provinsi maupun daerah kecamatan

• b. kecamatan maupun daerah kabupaten/kota

• c. provinsi maupun daerah kabupaten/kota

• d. kabupaten/kota maupun daerah desa   

• e. istimewa dan daerah khusus

5. Masalah pemerintahan daerah diatur dalam UU No. ...   

• a. 32 Tahun 2010   

• 39 Tahun 2010

•   c. 40 Tahun 2010 

• d. 32 Tahun 2004

• e. 39 Tahun 2004

10. Berikut hak-hak MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kecuali,

• a. mengajukan usul perubahan undang-undang dasar

• b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

• c. memutuskan suatu perkara pidana dan masalah hukum lainnya  

• d. kekebalan hukum anggota MPR

• e. protokoler