spkn

Dalam melakukan kewenangannya, BPK dapat memberikan, kecuali

• Pendapat kepada BLU
• Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/
• Informasi mengenai pemeriksaan PDTT kepada masyarakat
• Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah

Yang bukan merupakan jenis pemeriksaan adalah

• Pemeriksaan Keuangan
• Pemeriksaan Kepatuhan
• PDTT Pemeriksaan Kepatuhan
• PDTT Pemeriksaan Investigatif

Kewenangan BPK tercantum dalam UU No 15 tahun 2006 Pasal 9, manakah yang bukan termasuk kewenangan BPK

• Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusundan menyajikan laporan pemeriksaan;
• Membina Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
• Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
• Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemandirian BPK tercantum dalam

• UU No 15 tahun 2006
• UU No 17 tahun 2003
• UU No 17 tahun 2006
• UU No 1 tahun 2004

Kapan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Tentang SPKN Berlaku

• 39088
• 42741
• 42736
• 42744

SPKN tidak berlaku untuk

• BPK yang memeriksa kinerja Pemda
• KAP yang memeriksa Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga
• APIP yang memeriksa kinerja suatu instansi
• KAP yang memeriksa Laporan Keuangan BUMN

BPK dapat menggunakan tenaga ahli dalam pemeriksaan, syarat pemelihan tenaga ahli diantaranya, kecuali :

• Independen
• Memenuhi kualifikasi
• Kompeten dalam bidangnya
• Dapat bekerja sama

Informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan disebut...

• Laporan Hasil Pemeriksaan
• Kriteria Pemeriksaan
• Bukti Pemeriksaan
• Risiko Pemeriksaan

Ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan disebut....

• Kecukupan Bukti
• Kelayakan Bukti
• Kesamaan Bukti
• Ketepatan Bukti

Pemangku kepentingan (stakeholders) BPK dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu pemangku kepentingan yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang termasuk pemangku kepentingan lainnya adalah...

• DPRD
• Kepala Daerah
• Manajemen Entitas yang Diperiksa
• Media Massa