Pemangku kepentingan (stakeholders) BPK dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu pemangku kepentingan yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang termasuk pemangku kepentingan lainnya adalah...

Manajemen Entitas yang Diperiksa

Hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu disebut

Informasi Hal Pokok (Subject Matter Information)

Hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa:

Kinerja atau kondisi keuangan, Kinerja atau kondisi nonkeuangan, Karakteristik fisik, Sistem dan proses, dan Perilaku

Kinerja atau kondisi keuangan, Karakteristik fisik, Sistem dan proses, dan Perilaku

Kinerja atau kondisi keuangan, Kinerja atau kondisi nonkeuangan, Sistem dan proses, dan Perilaku

Kinerja atau kondisi keuangan, Kinerja atau kondisi nonkeuangan, Karakteristik fisik, Sistem dan proses

Terdapat risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka untuk negurangi risiko tersebut Pemeriksa melakukan :

Mengembangkan prosedur pemeriksaan dan melaksanakannya

Mengembangkan prosedur pengecekan dan melaksanakannya

Mengembangkan perencanaan pemeriksaan dan melaksanakannya

Mengembangkan prosedur perencanaan dan melaksanakannya

Mana dari poin berikut yang tidak termasuk ke dalam prinsip - prinsip pemeriksaan keuangan negara:

Manajemen dan keahlian tim pemeriksa internal

Peninjauan Kembali Kerangka Konseptual dan Standar Pemeriksaan perlu dilakukan dalam hal terjadinya

Perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara

Perubahan jumlah pemeriksa dalam suatu tim pemeriksaan

bukti pemeriksaan tidak dapat diyakini kebenarannya

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup Keuangan Negara tersebut meliputi dibawah ini, kecuali :

Hak negara untuk memungut pajak

kewajiban negara untuk membayar pihak ketiga

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik yang ditetapkan oleh BPK adalah

Skeptisisme, Independen, Integritas, Profesionalisme

Independen, Integritas, Profesional, Mandiri

Independen, Profesional, Integritas, Dependen

Skeptisisme, Profesional, Dependen, Integritas

Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan

Paling sedikit 80 jam dalam 2 tahun

Paling banyak 80 jam dalam 2 tahun

Paling sedikit 40 jam dalam 2 tahun

Paling banyak 40 jam dalam 1 tahun

Dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif adalah tujuan dari ...

Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 - Standar Umum

Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan

Pernyataan Standar Pemeriksaan 200 - Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Dibawah ini yang TIDAK berkaitan dengan Standar Umum adalah ...

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Manfaat Pemeriksa menyusun dokumentasi pemeriksaan adalah agar pemeriksa lain yang tidak memilik latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut dapat memahami.. kecuali......

Hasil dari prosedur pemeriksaan yang tidak dilaksanakan

Bukti yang diperoleh dalam mendukung temuan

Apabila ada penghentian pemeriksaan, Pemeriksa harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada ?

pejabat yang memberikan penugasan.

pejabat yang melakukan pengawasan

pejabat yang melakukan pemeriksaan

Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pengaruh langsung dan material dalam pertimbangan ketidakpatuhan adalah

hal yang menyebabkan kelebihan penerimaan

hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja

hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan

hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah dan/atau kerugian keuangan negara/daerah

Dalam Pemeriksaan LKPD, dapat dilakukan oleh pemeriksa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam pemilihan pemeriksa KAP tersebut yang harus dipertimbangkan adalah

Sertifikat pemeriksa keuangan negara

Independen dan memiliki sertifikat akuntan publik

Latar belakang pendidikan sarjana akuntansi

Apabila Pemeriksa menemukan indikasi fraud dan ketidakpatutan, maka langkah tepat yang harus dilakukan

Melakukan prosedur alternatif dan menilai dampaknya terhadap subject matter

Mengungkapkan dalam Manajemen Letter

Mengkomunikasikan dengan Penanggungjawab

Suatu perangkat prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan praktik-praktik pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di BPK RI adalah...

Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

Standar Pengendalian Keyakinan Mutu

Standar Pemerolehan Keyakinan Mutu

Sistem Pengendalian Keyakinan Mutu

BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan .... dan ....

standar pemeriksaan, ketentuan peraturan perundang-undangan

standar pemeriksaan, petunjuk teknis

standar pemeriksaan, peraturan BPK

petunjuk pemeriksaan, ketentuan peraturan perundang-undangan

PSP mengatur tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan yang mencakup?

perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.

perencanaan, pengumpulan bukti pengecekan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.

pelaksanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.

perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan konsultasi.

Dibawah ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang Supervisi, kecuali...

Pemeriksa berhak memberikan arahan dan panduan kepada pemeriksa setelah pemeriksaan demi pemenuhan standar pemeriksaan.

Pemeriksa bertanggung jawab memberikan arahan dan panduan kepada pemeriksa selama pemeriksaan demi pencapaian tujuan pemeriksaan.

Kegiatan pelatihan dan bimbingan yang efektif dalam rangka pengendalian mutu.

Memberikan arahan dengan mempertimbangkan informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang terjadi.

spkn

Authored by bram antyo

Professional Development, Social Studies

1st - 3rd Grade

Used 7+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

95 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 5 pts

Dalam melakukan kewenangannya, BPK dapat memberikan, kecuali

Pendapat kepada BLU

Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/

Informasi mengenai pemeriksaan PDTT kepada masyarakat

Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 5 pts

Yang bukan merupakan jenis pemeriksaan adalah

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kepatuhan

PDTT Pemeriksaan Kepatuhan

PDTT Pemeriksaan Investigatif

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Kewenangan BPK tercantum dalam UU No 15 tahun 2006 Pasal 9, manakah yang bukan termasuk kewenangan BPK

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusundan menyajikan laporan pemeriksaan;

Membina Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 5 pts

Kemandirian BPK tercantum dalam

UU No 15 tahun 2006

UU No 17 tahun 2003

UU No 17 tahun 2006

UU No 1 tahun 2004

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Kapan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Tentang SPKN Berlaku

39088

42741

42736

42744

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

SPKN tidak berlaku untuk

BPK yang memeriksa kinerja Pemda

KAP yang memeriksa Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga

APIP yang memeriksa kinerja suatu instansi

KAP yang memeriksa Laporan Keuangan BUMN

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

BPK dapat menggunakan tenaga ahli dalam pemeriksaan, syarat pemelihan tenaga ahli diantaranya, kecuali :

Independen

Memenuhi kualifikasi

Kompeten dalam bidangnya

Dapat bekerja sama

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

KUIZ MEN REN NADWAH MRSM SE-MALAYSIA

Quiz

•

1st - 3rd Grade

Popular Resources on Wayground

10 questions

How much do you know about our Portrait of an Eagle?

Quiz

•

10th Grade

10 questions

Fast Food Slogans

Quiz

•

6th - 8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Professional Development

12 questions

Map Skills

Quiz

•

3rd Grade

10 questions

Movie Trivia

Quiz

•

KG - 2nd Grade

100 questions

100 multiplication facts

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

addition facts

Quiz

•

2nd Grade

14 questions

Verbs

Quiz

•

3rd Grade

17 questions

2nd Grade Graphs (Bar & Picture)

Quiz

•

2nd Grade

20 questions

multiplication and division facts

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Arrays/Repeated Addition

Quiz

•

2nd Grade

spkn

Dalam melakukan kewenangannya, BPK dapat memberikan, kecuali

Yang bukan merupakan jenis pemeriksaan adalah

Kewenangan BPK tercantum dalam UU No 15 tahun 2006 Pasal 9, manakah yang bukan termasuk kewenangan BPK

Kemandirian BPK tercantum dalam

Kapan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Tentang SPKN Berlaku

SPKN tidak berlaku untuk

BPK dapat menggunakan tenaga ahli dalam pemeriksaan, syarat pemelihan tenaga ahli diantaranya, kecuali :

Informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan disebut...

Ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan disebut....

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Professional Development