Teks Editorial

Penggunaan kata rujukan ini pada kalimat bercetak miring pada kutipan teks di atas merujuk pada ….

• kebijakan menjaga jarak yang perlu diterapkan secara baik

• kebijakan menjaga jarak kerap diabaikan oleh masyarakat

• disiplin menggunakan masker masyarakat masih lemah

• konsistensi kebijakan yang lemah terhadap masyarakat

• lemahnya civic engagement antara pemerintah dan masyarakat

Penggunaan konjungsi kausal yang terdapat pada kutipan teks di atas ditunjukkan nomor ….

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Perbedaan pola penyajian struktur teks editorial pada kutipan teks di atas adalah ….

• Teks A berupa pengenalan isu sedangkan teks B berupa penegasan

• Teks A berupa argumen sedangkan teks B berupa penegasan

• Teks A berupa argumen sedangkan teks B berupa pengenalan isu

• Teks A berupa penegasan sedangkan teks B berupa pengenalan isu

• Teks A berupa pengenalan isu sedangkan teks B berupa argumen

Berikut merupakan penggunaan kata populer yang terdapat pada kutipan teks editorial tersebut, yaitu ….

• beradaptasi

• virus

• diprediksi

• tidak pandang bulu

• resesi

Jenis kebahasaan yang muncul pada kutipan teks tersebut adalah ....

• kata ganti penunjuk dan konjungsi kausalitas

• konjungsi kausalitas dan kalimat retoris

• kata populer dan konjungsi kausalitas

• konjungsi kausalitas dan kata ilmiah

• kata populer dan kalimat retoris

Berikut merupakan kutipan teks editorial yang mengulas struktur penegasan/reiterasi, yaitu ....

• Dengan seluruh alasan itu, Presiden Jokowi harus tegas menolak hasil rapat paripurna DPR. Dalam kondisi ini, aturan bahwa Presiden tidak bisa menolak pencopotan hakim MK, tidak berlaku sebab pencopotan Aswanto yang jelas-jelas menyalahi UU.

• DPR menempatkan diri ibarat rentenir yang menganggap pejabat negara yang mereka pilih berhutang besar. Maka selama menjabat, kepakaran dan inpendensi para hakim hanya boleh dipakai bagi pihak lain.

• Langkah DPR ini sebenarnya bukan hanya penghinaan terhadap Aswanto seorang. DPR juga memberi sinyal buruk pada hakim-hakim dan pejabat negara lainnya dengan mekanisme pemilihan melalui lembaga itu.

• Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menyatakan pencopotan itu karena kinerja Aswanto dianggap mengecewakan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu dinilai kerap menganulir undang-undang produk DPR RI di MK.

• Begitu bernafsunya DPR RI menyingkirkan Aswanto. Mereka juga langsung mengesahkan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai hakim MK. Fit and proper test bagi Guntur nyatanya telah dilakukan Komisi III, sebelumnya, secara kilat.

Maka kesewenang-wenangan DPR jelas harus dilawan. Pembiaran hal ini dapat semakin memberi angin pada DPR untuk melakukan intervensi dan menyalahi aturan dalam mekanisme pemilihan pejabat negara. Minggu lalu pun DPR telah dikritik tajam karena mengintervensi pemilihan Ketua Komnas HAM.

Kata hubung sebab akibat yang muncul pada kutipan teks tersebut adalah ...

• karena, untuk

• maka, karena

• dan, untuk

• maka, lalu

• dalam, untuk

Sungguh tepat apabila Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menginventigasi secara tuntas Tragedi Kanjuruhan. Investigasi yang tidak perlu berlama-lama bekerja. Pasalnya, sudah terang-benderang siapa saja yang bekerja tidak sesuai prosedur. Semua pihak yang bersalah mesti dibawa ke ranah hukum.

Kata kajian/ilmiah yang terdapat pada kutipan teks tersebut adalah ....

• memerintahkan

• pasalnya

• investigasi

• tuntas

• hukum

Kerusuhan juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas Stadion Kanjuruhan. Sebanyak puluhan kendaraan milik kepolisian dirusak dan dibakar massa yang kalap. Kerusuhan terjadi seusai Persebaya mengandaskan harapan Arema FC dengan skor 3-2.

Kata populer yang muncul pada kutipan teks tersebut adalah ....

• fasilitas

• skor

• kalap

• stadion

• massa

Berikut merupakan contoh kalimat yang memiliki kata populer, yaitu ...

• DPR menempatkan diri ibarat rentenir yang menganggap pejabat negara yang mereka pilih berhutang besar.

• Semua lembaga negara semestinya dapat memaknai kemerdekaan dengan terbebas dari kepentingan politik.

• Mereka juga langsung mengesahkan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai hakim MK.

• Bukan saja bentuk penghinaan terhadap independensi hakim MK, pencopotan Aswanto juga jelas-jelas menyalahi aturan.

• Presiden akan ikut mendegradasi independensi hakim dan MK jika meluluskan hasil paripurna DPR.