Memaknai Peraturan Perundang-Undangan

Pasangkan dengan membuat garis (Hierarki Peraturan Perundang-undangan)

• Disusun oleh BPUPK dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

• Perda Provinsi

• Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

• Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)

• Peraturan PerUU ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan PerUU yg lebih tinggi

• Perpres (Peraturan Presiden)

• Peraturan PerUU yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur

• PP (Peraturan Pemerintah)

• Peraturan PerUU yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya

• UUD NRI Tahun 1945

Tags

Memaknai Peraturan Perundang-undangan

Coba kalian urutkan berdasarkan Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

• UU/Perppu

• Tap MPR

• Perpres

• PP

• UUD NRI Tahun 1945

Tags

Memaknai peraturan perundang-undangan

Urutan proses pembuatan undang-undang yaitu . . . .

• Perencanaan

• Pengesahan

• Penyusunan

• Pembahasan

• Pengundangan

Perhatikan pernyataan berikut. "kaidah yang memiliki sanksi tegas, yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung" merupakan pengertian dari . . . .

• kaidah peradaban

• kaidah norma

• kaidah hukum

• sanksi hukum

Pasangkan jawaban sesuai pengertian indikator kesadaran hukum yang benar

• kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum menguntungkan jika ditaati.

• Sikap hukum

• indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, juga memahami isi.

• Pemahaman hukum

• indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki warga negara.

• Pengetahuan hukum

• indikator minimal adanya kesadaran hukum

• Perilaku hukum

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. . . . .

• 12 Tahun 2011

• 11 Tahun 2011

• 12 Tahun 2013

• 11 Tahun 2011

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal . . . .

• 1 ayat 1

• 1 ayat 2

• 1 ayat 3

• 1 ayat 4

Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi . . . .

• anjuran unntuk berbuat baik

• perintah dan larangan

• larangan berbuat baik

• pelanggaran dan kejahatan

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas-asas pembentukannya, Adapun salah satunya adalah asas kejalasan tujuan yang bermakna bahwa . . . .

• setiap jenis peraturan perUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk perUU yang berwenang

• setiap pembantukan peraturan perUU harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

• pada pembentukan peraturan perUU, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perUU

• setiap pembantukan peraturan perUU harus memperhitungkan efektifitas peraturan perUU tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut . . . .

• Kepres

• Perundang-undangan

• pembukaan UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan Pemerintah