SOAL EVALUASI B.J HABIBIE

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan B.J Habibie adalah berdasarkan pasal 8, UUD 1945 dan TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden. Pada tahap  Pemerintahan B.J Habibie inilah, Indonesia memasuki Era Reformasi. Pada era ini, kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro demokrasi menuntut adanya demokratisasi sistem politik. Di bawah yang merupakan tujuan dari Reformasi ialah .......

• memberdayakan peran lembaga tinggi negara agar lebih peduli terhadap kepentingan rakyat

• mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah

• mengembalikan harta kekayaan pejabat Orde Baru yang korupsi kepada rakyat

• menuntut para pengusaha untuk melunasi hutang hutang luar negerinya

• memperbarui tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan  masyarakat

Terpilihnya B.J Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, sesuai amanat UUD 1945 mendorong B.J Habibie bergerak cepat dalam menyusun pemerintahannya. Salah satu upayanya yaitu membentuk dan mengumumkan kabinet yang akan membantu menjalankan roda pemerintahannya. Kabinet tersebut dinamai dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan B.J Habibie selanjutnya melaksanakan pelantikan kepada para menteri yang telah terpilih, pada 23 Mei 1998. Para Menteri menyadari bahwa mereka memiliki tugas yang berat, yaitu membantu menjalankan kebijakan presiden sesuai dengan .......

• Ketetapan MPR No.VII/MPR/1973

• Pasal 8, pada UUD 1945

• Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada waktu itu

• Keingan rakyat untuk mengamandemen UUD 1945

• Tuntutan reformasi pada waktu itu

Menindaklanjuti tuntutan yang begitu kuat terhadap reformasi politik, banyak kalangan menuntut adanya amandemen UUD 1945. Tuntutan amandemen tersebut berdasarkan pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini ada pada UUD 1945 yang kurang sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia yaitu ......

• Tidak mampu menangani kasus korupsi, kolusi dan nepotisme

• Kurang fleksibel sehingga kehidupan masyarakat bebas

• Terlalu memberi kekuasaan yang besar pada presiden

• Kekuasaan legislative dinilai lebih tinggi dari presiden

• Presiden tidak dapat menjalankan pemilu dengan benar

Menurut Riclefs (2001:665), Habibie mulai membebaskan tahanan-tahanan politik Orde Baru, setelah hanya dalam hitungan minggu menjabat sebagai presiden. Ini merupakan Langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Diantara yang dibebaskan yaitu kaum sparatis, tokoh tokoh tua PKI. Amnesti juga diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang orang yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priuk 1984. Habibie juga membebaskan aktivis, beberapa diantaranya Dr. Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan pada 22 Mei 1998. Tidak ketinggalan, seorang Nasionalis Timor Leste yaitu Xanana Gusmao diberikan amnesti pada 7 September 1999. Kebijakan untuk memberikan amnesti dan abolisi para aktivis dan tahan politik Orde Baru ini ditujukan untuk ......

• Memberikan efek jera kepada pelaku ujaran kebencian pada masa Orde Baru

• Orde Baru memberlakukan Undang Undang Subversi sehingga tidak ada oposisi

• Upaya Habibie untuk mengambil simpati para tahanan politik Orde Baru

• Memenuhi dan menjalankan demokrasi sesuai dengan UUD 1945

• Menegakkan nilai nilai HAM serta upaya menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah

Salah satu kebijakan Presiden Habibie yang terkenal pada Era Reformasi yaitu, dikeluarkannya UU No.9 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan undang-udang ini maka kedudukan pers/ media masa di Indonesia semakin kokoh. Di bawah ini yang merupakan alasan B.J Habibie mengeluarkan UU. No 9 Tahun 199 yaitu .........

• memberikan wahana atau media untuk menyampaikan pendapat

• memberdakan pemerintahan B.J Habibie dengan Soeharto

• adanya desakan dari Persatuan Wartawan Indonesia untuk membebaskan pers

• mewujudkan amanat UUD 1945, pasal 27

• mengambil simpati pers untuk mendukung B.J Habibie dalam menjalankan kepengawasan

Pemerintahan B.J. Habibie. Pada 16 September 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres N0. 26/1998 yang menghapuskan istilah pribumi dan non pribumi. Presiden B.J. Habibie juga mengeluarkan Inpres 4/1999 tentang penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Salah satu penyebab dari penerapan kedua inpres tersebut yaitu ......

• Masih adanya praktik-praktik diskriminatif dan koruptif sebelum dikeluarkannya inpres

• Masyarakat Tionghoa selalu diuntungkan dengan adanya dua kewarganegaraan

• Adanya diskriminasi dalam bidang sosial-ekonomi dimana masyarakat Tionghoa menguasai sumber ekonomi

• Masyarakat Tionghoa dianggap memiliki kedekatan dengan partai komunis Cina

• Kehawatiran penduduk Tionghoa tidak dapat tinggal di Indonesia

Presiden B. J. Habibie melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, karena pada masa Soeharto pembentukan partai politik sangat dibatasi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan semua warga Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran. Sehingga partai Golkar pada saat itu menjadi partai yang berkuasa di Indonesia, karena sebagian besar yang duduk di bangku pemerintahan merupakan anggota dari partai tersebut. Di bawah ini yang merupakan dampak setelah dikeluarkanya UU No. 2 Tahun 1999 yaitu ........

• Banyaknya partai oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah

• Muncul banyak partai di Indonesia namun seringkali menghambar demokrasi

• Tiga partai besar produk Orde Baru yaitu Golkar, PDI dan PPP tetap menjadi partai terbesar

• Muncul sebanyak 181 partai baru yang mengikuti Pemilihan Umum tahun 1999

• Terdapat sebanyak 48 partai politik yang lolos dan mengikuti pemilu 1999

Pelaksanaan Pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti oleh 48 partai politik). Pemilu yang dimaksud pada akhirnya dipercepat, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 akhirnya dilaksanakan tahun 1999. Dengan masa persiapan yang tergolong singkat, pada akhirnya pemilu terlaksana 7 Juni 1999. Penyebab dari percepatan pemilu 1999 yaitu .......

• Presiden B.J Habibie beranggapan bahwa hasil Pemilu 1999 akan menuntaskan pekerjaannya

• Adanya desakan dari intern pemerintahan B.J Habibie untuk segera mengundurkan diri sebagai presiden

• Adanya desakan krisis ekonimi dan sosial, membuat B.J Habibie segera memenuhi keinginan rakyat

• Menghindari keterlibatan atau campur tangan pemerintah pada pemilu

• Segera merealisasikan kebijakan kebebasan berpendapat

Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, Sekretaris Jendral PBB (Kofi Annan) dan Menteri Luar Negeri Portugal (Jaime Gama )besepakat diadakannya referendum (jejak pendapat) di Timor Timur. Kesepakatan tersebut terjadi di New York pada Mei 1999. Berdasarkan kesepakatan tersebut, referendum akan diselenggarakan 30 Agustsu 1999. Referendum pada hari itu, berlangsung dengan tenang dan damai. Jumlah suara terhitung ada 446.953, yang merupakan 98,6% dari total calon pemilih yang terdaftar. Dari 438.968 suara yang sah, 78, 5% mendukung kemerdekaan Timor Timur serta 21,5% mendukung otonomi yang ditawarkan Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya dimulailah transisi di bawah PBB menuju Timor Timur merdeka. Dalam hal ini, Presiden B.J Habibie menghargai hasil dan keputusan dari PBB, bahwa Timor-Timur tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Di bawah ini yang merupakan factor penguat Presiden B.J Habibie menerima hasil Referendum Timor Timur  adalah ......

• Timor-Timur merupakan wilayah bekas jajahan Portugal bukan Hindia Belanda

• Tidak ada dukungan politik baik dari Megawati, Abdurahman Wahid, maupun ABRI

• Presiden B.J Habibie menganggap ini merupakan warisan dari pemerintah Orde Baru

• Adanya tekanan asing seperti Australia, Selandia Baru, Inggris yang mendukung Timor Timor

• Menerima hasil referendum, menurut B.J Habibie merupakan bagian dari komitmennya terhadap demokrasi, dan reformasi politik

Setelah RUU tentang parpol, pemilu disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil partai politik dan wakil pemerintah. KPU ini dibentuk dengan dasar Keppres No. 16 Tahun 199. Tujuan utama dari kebijakan Presiden B.J Habibie di atas yaitu .....

• Untuk memenuhi tuntutan reformasi dari mahasiswa dan masyarakat

• Mempercepat jalanya pemilihan umum menentukan wakil di DPR, MPR

• Upaya menyelenggarakan pemilu yang JURDIL, LUBER dan terencana dengan baik

• Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait sistematikan pemilihan umum yang independent tanpa pengaruh pemerintah

• Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 D