24112022

Dasar hukum pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah....

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daera

• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daera

........adalah suatu rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi

• Perencanaan

• Penatausahaan

• Pengelolaan

• Pemanfaatan

Yang tidak perlu diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan BMN/BMD adalah....

• Perencanaan kebutuhan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

• Cakupan perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan

• Pengawasan dan Pengaduan dalam perencanaan barang milik negara

• Perencanaan kebutuhan berpedoman standar barang, standar kebutuhan dan standar harga

Pengelola BMN/BMD adalah..

• Menteri Keuangan/Sekretaris Perwakilan

• Menteri Keuangan/Sekretaris Daerah

• Kuasa Pengguna Barang

• Pengelola BMN/BMD

Bentuk pemanfaatan BMN dan BMD antara lain adalah...

• Sewa dan Pinjam Pakai, Kerja Sama, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

• Sewa dan Pinjam Pakai, Kerja Sama, Bangun Guna Serah atau Hak Guna Bangun dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

• Sewa dan Hibah, Kerja Sama, Bangun Guna Serah atau Hak Guna Bangun dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

• Sewa dan Hibah, Kerja Sama, Bangun Guna Serah atau Hak Guna Bangun dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Yang tidak termasuk dalam Pengamanan BMN/BMD adalah....

• Pengamanan Administrasi

• Pengamanan Aset

• Pengamanan Hukum

• Pengamanan Fisik

Pembinaan BMN/BMD dilakukan oleh...

• Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam kebijakan

• Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah dalam kebijakan

• Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam kebijakan

• Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Daerah dalam kebijakan

Pengawasan BMN/BMD dilakukan oleh ...... melalui pemantauan dan penertiban atau oleh ....... melalui pemantauan dan investigasi

• pengguna barang; pengelola barang

• Kuasa Pengguna Barang; Auditor

• Pimpinan Instansi; Auditor

• Kuasa Pengguna Barang; Inspektorat

Pengguna barang menetapkan ....... dibidang pengelolaan BMN/D

• Kebijakan dan Pengawasan

• SOP

• Indikator Kinerja

• Penguasa

Penatausahaan BMN/BMD meliputi....

• Pencatatan, Pelaporan dan Pemeriksaan

• Pencatatan, Inventarisasi, dan Pelaporan

• Pembukuan, Inventarisasi dan Pemeriksaan

• Pencatatan, Pembukuan dan Pemeriksaan