Sejarah Indonesia XII Orde Baru dan Reformasi

Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari . . . .

• Revolusi

• Revormasi

• Evolusi

• Orde Lama

• Orde Baru

Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah....

• Mengirim pasukan ke Timor Timur

• Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia

• Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB

• Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat

• Memperbaiki hubungan bilateral dengan negara tetangga

Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan social dengan duduk di MPR / DPR. Peran ini dikenal dengan…

• Dwi Fungsi

• Sapta Marga

• Konsesus Nasional

• Komando Daerah Militer

• Babinsa

Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi kompromi. Salah satu langkahnya adalah...

• Memperbaiki hubungan dengan negara Cina

• Memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan

• Memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI

• Memprakarsai berdirinya ASEAN

• Mendaftarkan kembali Indonesia ke PBB

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia

2) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur

3) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok

4) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN

5) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor...

• 1,2 dan 3

• 2,4 dan 5

• 3,4 dan 5

• 1,4, dan 5

• 1,3 dan 5

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah...

• Pembentukan partai golongan karya

• Masyarakat bebas membantuk parpol

• Pancasila sebagai azas tunggal parpol

• Menyederhanakan partai-partai politik

• merekrut karyawan dan pegawai

Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu...

• Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan golkar

• Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

• Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik

• Memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden

• tidak hanya memilih partai tapi juga tokoh

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah...

• terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

• daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

• pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

• orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi 

• Provinsi dapat menentukan sendiri untuk mengurus daerahnya

Terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial pada tahun 1998 menimbulkan reaksi masyarakat sehingga kepercayaan terhadap kepemimpinan Soeharto menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan...

• Soeharto melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat

• Soeharto mengumumkan rencana pembentukan komite reformasi

• Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden

• Adanya tuntutan masyarakat agar presiden Soeharto diadili

• Adanya usulan agar Soeharto me-reshuffle kabinet

Gambaran keberhasilan pemerintahan orde baru pada tahun 80-an tampak mengesankan, namun sirna pada pertengahan tahun 1997 karena pada saat itu Indonesia terjadi krisis moneter yang diawali...

• Para importir tidak memperoleh kepercayaan asing

• Adanya praktik KKN dalam pemerintahan

• Merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS

• Adanya menyimpang dari pasal 33 UUD 194

• Banyak karyawan pabrik terkna PHK