Latihan CAT PPK

Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, PPK memiliki tugas sebagai berikut, kecuali?

• melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
• menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
• melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
• melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
• mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK juga mesti mematuhi kewajibannya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu

• membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
• membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
• menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
• melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan.
• melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa dilaksanakan oleh PPS

• 2 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu.
• 3 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu.
• 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu.
• 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu.
• 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu.

Berikut ini merupakan sebagai tugas yang dimiliki PPS dalam rangka penyelenggaraan pemilu, kecuali?

• menerima masukan dan masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
• melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
• mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
• melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
• membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPS juga memiliki sejumlah kewajiban

• membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
• menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
• meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
• melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
• menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

Ujung tombak penyelenggaraan pemilu dalam proses pemungutan suara adalah KPPS

• mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS.
• menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu.
• melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
• membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.
• menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk dapat diangkat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, seorang warga negara sudah harus berusia paling rendah?

• 17 tahun.
• 18 tahun.
• 19 tahun.
• 20 tahun.
• 21 tahun.

Panitia Pengawas Kelurahan/Desa sebagai bagian dari ujung tombak pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu sudah harus dibentuk paling lambat?

• 1 bulan sebelum tahapan pertama pemilu dimulai.
• 2 bulan sebelum tahapan pertama pemilu dimulai.
• 3 bulan sebelum tahapan pertama pemilu dimulai.
• 4 bulan sebelum tahapan pertama pemilu dimulai.
• 6 bulan sebelum tahapan pertama pemilu dimulai.

Pengawas TPS sebagai bagian dari Bawaslu yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di TPS sudah harus paling lambat?

• 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
• 25 hari sebelum hari pemungutan suara.
• 23 hari sebelum hari pemungutan suara.
• 21 hari sebelum hari pemungutan suara.
• 15 hari sebelum hari pemungutan suara.

 Berikut ini adalah wewenang Panwaslu Kecamatan yang diberikan langsung oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali?

• mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi.
• meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
• membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
• mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
• mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa.