DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DALAM NKRI

Kurun waktu 18-8-1945 – 27-12- 1949, kekuasaan Presiden menjadi sangat luas sebab pada saat itu......

• Lembaga- lembaga MPR, DPR, DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional

• Pengaruh Presiden begitu besar terhadp pelaksanaan pemerintah negara

• Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden

• Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadi perubahan

• Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden

Isi maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 antara lain…

• Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan presiden

• KNIP deserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapka

• Presiden diserahi tugas mmegang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif

• Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP

• KNIP diserahi kekuasaan legislatif

Pada masa revolusi, dalam melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut adalah ...

• Maklumat tanggal 14 November 1945

• Maklumat  Pemerintah tanggal 3 November  1945

• Maklumat  Pemerintah tanggal 13 November  1945

• Maklumat  Pemerintah tanggal  4  November  1945

• Maklumat  Pemerintah tanggal 12 November  1945

Pada masa demokrasi liberal terjadi beberapa pemberontakan, antara lain ...

• Pemberontakan Andi Azis di Makasar dan Gerakan Perang Ratu Adil (APRA)

• Gerakan Republik Maluku (RMS) dan Gerakan Perang Ratu Adil (APRA)

• gerakan Darul islam Indonesia (DI/TII) dan Pemberontakan Andi Azis di Makasar

• gerakan Darul islam Indonesia (DI/TII) dan Pemberontakan PRRI

• Pemberontakan PRRI dan Gerakan Republik Maluku (RM)

Perubahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa itu pada dasarnya adalah sebuah keterpaksaan, karena merupakan hasil kesepakatan dalam sebuah perundingan dengan Kerajaan Belanda, yang dikenal dengan nama ....

A. Perjanjian Bungaya

B. Perjanjian Linggarjati

C. Perjanjian Roem Royen

D. Perjanjian Renvile

E. Konverensi Meja Bundar

• Perjanjian Bungaya

• erjanjian Linggarjati

• Perjanjian Roem Royen

• Konverensi Meja Bundar

• Perjanjian Renvile

Dibawah ini yang bukan merupakan kelebihan dari sistem pemerintahan orde baru adalah ...

• Suksesnya Program Transmigrasi

• suksesnya keluarga berencana

• Suksesnya memerangi buta huruf

• Suksesnya pendapatan perkapita rakyat

• suksesnya monopoli ekonomi

Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila merupakan salah satu penyimpangan dari pelaksanaan ...

• Demokrasi liberal

• demokrasi nasional

• demokrasi terpimpin

• demokrasi terpusat

• demokrasi rakyat

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan dari berbagai aspek, kecuali ...

• Kesatuan ekonomi

• Kesatuan hukum

• Kesatuan politik

• kesatuan hankam

• kesatuan agama

29. pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom antara lain ...

A. pendidikan, ekonomi, yustisi

B. agama, pendidikan, moneter

C. Pendidikan, ekonomi, kesehatan

D. agama, kesehatan, moneter

E. hankam, agama, yustisi

• pendidikan, ekonomi, yustisi

• agama, pendidikan, moneteR

• Pendidikan, ekonomi, kesehatan

• agama, kesehatan, monete

• hankam, agama, yustisi

Yang bukan merupakan perubahan dari UUD 1945 adalah ...

• penghapusan DPA

• pembentukan MK

• Pembentuakan KY

• Anggota DPR terdiri dari anggota MPR dan DPD

• MPR menyusun GBHN