SOAL TES KPPS PEMILU 2024 DESA KALIBATUR

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia

• Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :

• Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

• Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

• Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

• Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

• Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

• 1998

• 1999

• 2000

• 2001

• 2002

Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…

• Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

• Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

• Pola Pencalonan (nomination)

• Model Penyuaraan (balloting)

• Sistem Kepartaian

Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…

• Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

• Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

• Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersamasama dengan Bawaslu

• Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan.

• Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

• Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

• Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

• Adanya kebebasan untuk memilih

• Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

• Adil

• Terbuka

• Bebas

• Langsung

• Rahasia

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

• Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:

• Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

• Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

• Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

• Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

• Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan