TEST PPS

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah*

• Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan

• Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan

• Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan

• Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

• Bersifat independen

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :*

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

• Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…*

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…*

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

• Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia

• Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

• adan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :*

• Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

• Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

• Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

• Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun…*

• 2015; 2016; dan 2017

• . 2015; 2017; dan 2018

• 2021,2022,2019

• 2019,2020,2021

Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....*

• 1999

• 1998

• 2000

• 2021

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…*

• . Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan

• Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

• . Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

• Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…*

• Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

• Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

• Pola Pencalonan (nomination)

• Model Penyuaraan (balloting)

Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…*

• Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

• Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

• Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu