UAS Ilmu Negara

Berikut adalah syarat-syarat atau unsur-unsur terbentuknya suatu negara, yakni

• Adanya pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar
• Memiliki bendera negara
• Adanya daerah tertentu
• Adanya warga negara yang memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut

Kata Kedaulatan berasal dari bahasa Latin yang berarti

• Kekuasaan tertinggi
• Di atas dan menguasai segalanya
• Kewenangan tertinggi
• Di atas dan berkuasa penuh

Berikut adalah syarat kedaulatan, kecuali

• Berlaku terus menerus
• Bebas
• Tidak ada campur tangan dari lembaga negara lainnya
• Dimiliki penguasa selama masa kekuasaannya

Teori Kedaulatan Tuhan muncul pada zaman

• Antara abad V sampai abad XV
• Antara abad V sampai abad X
• Antara abad X sampai abad XV
• Antara abad X sampai XVI

Agustinus mengatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang dipimpin oleh Raja. Ajaran ini bersifat

• Monoteis
• Politeis
• Teokratis
• Religius

Salah satu sifat kedaulatan adalah tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain, yang merupakan makna dari sifat kedaulatan

• Tidak dapat dibagi-bagi
• Asli
• Tunggal
• Abadi

Kekuasaan yang ada pada rakyat diserahkan kepada seseorang (raja) untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Kekuasaan berasal dari rakyat, bukan Tuhan. Hal tersebut berdasarkan pada

• Teori Kodrati
• Teori Teologi
• Teori Hukum Alam
• Teori Kedaulatan

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia atau badan, baik badan hukum maupun bukan. Tingkah laku manusia tersebut berwujud dua macam, yaitu

• Berbuat sesuatu
• Tidak berbuat sesuatu
• Taat aturan
• Tidak taat aturan

Hukum memiliki beberapa fungsi, beberapa di antaranya adalah

• Sarana rekayasa sosial
• Sarana inkonstitusional
• Sarana pemberi efek jera
• Sarana manajemen kenegaraan

Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum, kecuali

• Harus ditulis dengan jelas
• Undang-undang harus dicanangkan dengan baik
• Aparat penegak hukum harus bekerja tanpa jemu
• Pelaksana hukum harus dapat menafsirkan hukum