UAS Sejarah Indonesia Masa Kolonial

Pada tahun 1829 Yohanes van den Bosch (1780–1844) mengajukan proposal yang akan menjadi konsep cultuurstelsel (Sistem budidaya, kadang kurang tepat disebut sistem budaya). Raja menerima proposal tersebut, dan pada Januari 1830 van den Bosch tiba di Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru (1830–3). Pemikiran Van den Bosch tentang cultuurstelsel tidak pernah secara eksplisit dirumuskan, tetapi tampaknya didasarkan pada prinsip umum yang sederhana yaitu desa-desa di Jawa berutang pajak tanah (‘Land Rent’) kepada pemerintah, biasanya dihitung sebagai 40 persen dari hasil panen utama desa (biasanya beras). Kenyataannya, penilaian sebenarnya seringkali di atas angka ini, dan pemungutan pajak (sebagian besar harus dibayar tunai) seringkali sulit karena sumber daya administrasi yang tidak memadai dan belum maksimalnya penerapan mata uang. Dasar pemikiran van Den Bosch dalam mengusulkan konsep ini terletak pada?

• Peningkatan keuntungan dari penjualan rempah-rempah telah berkurang drastis karena korupsi yang dilakukan oleh Administratur Belanda di Nusantara

• Konsep ini telah berhasil sebelumnya, ketika diterapkan pada daerah koloni Belanda di Amerika Selatan

• Dalam estimasi Den Bosch pemerintah akan memperoleh produk tropis dengan sangat murah dari pada bergantung kepada keuntungan pajak yang tak pasti

• Kesulitan keuangan yang dialami Belana setelah Perang Napoleon di Eropa mengharuskan sebuah terobosan dalam mengeruk keuntungan dari alam Nusantara

Secara teori, setiap orang mendapat manfaat dari sistem cultuurstelsel. Desa memiliki keleluasan dengan lebih banyak tanah untuk digunakan sendiri dan akan memperoleh pendapatan tunai terutama bila berhasil melebihi target.

Dalam praktiknya, konsep ini tidak berjalan sama sekali. Penerapan gagasan van den Bosch sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di Jawa. Konsepnya tentang mendapatkan manfaat untuk semua pihak berubah menjadi salah satu episode sejarah kolonial yang lebih eksploitatif. Mengapa demikian?

• Karena rakyat dipaksa menanam tumbuhan yang mereka tidak ingin tanam

• Para pejabat baik Belanda maupun pribumi yang kemudian menetapkan besaran pajak tanah dan tingkat produksi tanaman ekspor. Bila pembayaran hasil panen meningkat, para pejabat menggunakan ini sebagai pembenaran untuk meningkatkan penilaian pajak tanah, sehingga sebagian besar kelebihan pembayaran hasil panen dibawa kembali ke tangan pemerintah.

• Karena rakyat menanam tumbuhan yang mereka tidak terbiasa untuk membudidayakannya sehingga terjadi kegagalan panen sehingga hasil bumi lainnya harus diserahkan karena gagal memenuhi target

• Karena jika desa mendapatkan lebih banyak dari penjualan tanaman kepada pemerintah daripada kewajiban pajak tanahnya, kelebihan pembayaran akan tetap ada; Namun bila kurang, tetap harus membayar selisihnya dari sumber lain.

Struktur administrasi cultuurstelsel sejalan dengan konservatisme baru Belanda setelah tahun 1830. Eksperimen sebelumnya adalah menitikberatkan hubungan dengan petani individu, dan kemudian menetapkan desa menjadi unit dasar administrasi.

Kepala desa adalah penghubung antara petani dan pejabat pribumi yang lebih tinggi yaitu bangsawan yang diangkat sebagai bupati (disebut regent oleh Belanda). Bupati bertanggung jawab kepada pemerintahan kolonial Belanda, tetapi pejabat Belanda juga terlibat di tingkat yang lebih rendah. Untuk pertama kalinya kemunculan perwira-perwira Eropa di tingkat desa menunjukkan kepada orang Jawa biasa bahwa kehidupan mereka berada di bawah kekuasaan kolonial. Para pejabat, baik Belanda maupun pribumi, yang ditugaskan untuk menerapkan skema baru ini dibayar berdasarkan persentase pengiriman hasil panen.

Apa hikmah terbaik dari penjelasan ini?

• Masih ada sebagian orang pribumi yang tunduk kepada kolonial dan kemudian memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya sendiri

• Sistem ini memulai peran penting desa sebagai unit otonom yang kemudian berdampak kepada kemudahan administrasi dan manajemen sumber daya

• Sistem cultuurstelsel ini membuka kesempatan bagi masyarakat pribumi bangsawan untuk berkarir sebagai pegawai kolonial

• Sistem sebelumnya dinilai tidak efektif karena memfokuskan kepada petani pembudidaya yang sifatnya sangat tidak konsisten untuk mendapatkan keuntungan tetap

Desentralisasi pengelolaan cultuurstelsel yang bertumpu kepada pejabat di tingkat bawah menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Sehingga, korupsi dan penyalahgunaan wewenang merajalela. Hasil panen diremehkan, perdagangan pribadi tanaman pemerintah tumbuh, dan kesepakatan curang menjamur di antara administrator pribumi, pejabat Belanda, dan pengusaha Cina. Pemerintah kolonial di Batavia tidak mampu sepenuhnya untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan arahannya. Apa dampak yang dialami oleh rakyat kecil pribumi oleh kebijakan ini?

• Rakyat pribumi dipaksa menanam tumbuhan yang mereka tidak ingin menanamnya

• Tuntutan yang berlebihan kepada desa-desa oleh administratur kolonial menyebabkan penderitaan bagi para petani

• Sebagian besar rakyat pribumi kemudian harus menyerahkan lahannya kepada pemerintah kolonial bahkan besarannya terkadang melebihi keharusan

• Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak korup menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial

Bagi elit aristokrat pibumi di seluruh Jawa, masa penerapan cultuurstelsel ini adalah waktu yang nyata-nyata menguntungkan bagi mereka. Posisi mereka menjadi lebih aman, dan suksesi turun-temurun ke jabatan resmi menjadi norma terutama setelah Peraturan Konstitusi 1854.

Apa hikmah yang bisa diambil dari pernyataan ini?

• Kaum priyayi menegaskan posisi mereka dalam kelas sosial semasa kolonialisme Belanda

• Bibit-bibit nepotisme dalam karakter administrasi di Indonesia dimulai sejak lama

• Masih ada pribumi yang mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil

• Suksesi jabatan-jabatan administrasi kolonial diwariskan berdasarkan garis keturunan

• Perubahan konstitusi 1854 memberikan previledge bagi kelompok Priyayi

Untuk elit bangsawan di seluruh Jawa masa cultuurstelsel memberikan keuntungan yang nyata. Mereka sering mendapat untung besar dari persentase yang dibayarkan untuk pengiriman hasil panen. Namun, mereka secara langsung bergantung pada pemerintahan Belanda untuk posisi dan pendapatan mereka, dan harus mengorganisir paksaan yang terbukti diperlukan agar cultuurstelsel berfungsi. Mereka semakin tunduk pada pengawasan atau campur tangan dari pejabat Belanda. Mereka dipisahkan dari masyarakat mereka sendiri, dibebaskan dari tekanan dari sanksi adat sebelumnya atas penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak didorong untuk memodernisasi dengan cara apa pun.

Mengapa kelompok aristokrasi diistimewakan oleh Belanda?

• Sebagian besar bangsawan telah mendapat didikan melalui sekolah-sekolah formal Belanda di nusantara

• Kelompok priyayi lebih loyal kepada Pemerintah Kolonial Belanda

• Belanda memanfaatkan prestise aristokrasi 'tradisional' demi administrasi yang murah.

• Para bangsawan relatif lebih terdidik dibandingkan dengan rakyat pribumi biasa

Mereka yang berada pada posisi terbaik untuk memanfaatkan keuntungan dari cultuurstelsel adalah elit desa dan supra desa melalui penguasaan mereka atas tanah dan otoritas lokal, pengusaha non-pribumi (terutama Cina, tetapi juga beberapa orang Arab) melalui kontrol mereka atas modal dan pajak. pertanian (terutama pertanian opium), dan pejabat Eropa dan pengusaha melalui kontrol mereka atas modal dan pengaruh atas mesin pemerintah. Kepentingan bersama sering menghubungkan ketiga kelompok ini dalam pengaturan hukum.

Apa akibat sosiologis dari struktur sosial masa cultuurstelsel ini?

• Para penduduk kecil pribumi hilang dari peredaran sosial di masa cultuurstelsel

• Tatanan sosial menjadi kurang egaliter, lebih terstratifikasi, karena para elit menangkap peluang untuk meningkatkan kepemilikan tanah dan pendapatan mereka sementara lebih banyak rekan mereka menjadi buruh tani.

• Terjadinya mobilitas vertikal kaum pribumi sebagai salah satu kelompok sosial yang berpengaruh dan setara dengan para non-pribumi asia, dan eropa

• Interaksi sosial antara kelompok-kelompok sosial ini mempengaruhi kebijakan serta hukum yang berlaku di Hindia Belanda contohnya pada kebijakan Konstitusional Kolonial Hindia Belanda Tahun 1854

Di wilayah pesisir barat Sumatera, Minangkabau, ekspansionisme Belanda berbenturan hebat dengan gerakan kebangkitan Islam besar pertama di Indonesia. Minangkabau telah menjadi pusat perubahan sosial, agama, dan politik sejak akhir abad ke-18, dan akibatnya memiliki arti penting bagi wilayah Indonesia lainnya yang lebih besar daripada banyak wilayah lain di pulau-pulau selain Jawa.

Setelah sekitar tahun 1803–4, gerakan ini dikenal sebagai gerakan Padri karena kepemimpinan orang Pidari, ‘orang Pedir’ yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah melalui pelabuhan Pedir di Aceh. Gerakan reformasi mulai tumbuh dari Agam dan Limapuluh Kota, dari wilayah perbukitan, dari desa-desa Bodi Caniago, dan dari para pedagang yang mencari perlindungan dalam revitalisasi hukum Islam dari kekerasan dan ketidakamanan yang mengancam aktivitas mereka, barang-barang mereka, dan orang-orang mereka.

Belanda cenderung melihat konflik ini dalam hal Islam versus adat (hukum adat), atau tuanku (pemimpin agama) dengan penghulu (kepala klan, pemimpin adat atau 'sekuler'). Asumsi ini kemudian menjadi prinsip pemerintahan Belanda di sini maupun di tempat lain di Indonesia.

Apa kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan di atas?

• Orang-orang Paderi terinspirasi dengan gerakan revivalisme Islam yang mulai marak di timur tengah

• Kelompok Paderi bermula dari para agamawan yang berguru ke daerah Padir di Aceh

• Belanda berupaya memadamkan gejolak dengan memanfaatkan segelintir pihak yang dapat dimanipulasi demi kepentingan Belanda

• Gerakan Islam sering menjadi awal gejolak dan perlawanan terhadap kolonialisme

• Perbedaan antara budayawan dan agamawan sering dimanfaatkan oleh Belanda untuk melemahkan persatuan masyarakat pribumi

Gerakan Padri menentang perjudian, sabung ayam, aspek-aspek hukum adat matriarki (khususnya mengenai warisan), penggunaan opium, minuman keras, tembakau, serta menentang kepatuhan yang umumnya longgar terhadap kewajiban ritual formal Islam (Sholat dan puasa). Namun, mereka tidak seperti semua puritanisme gerakan Wahhabi di Arab, karena mereka tidak menentang penghormatan terhadap orang suci (wali) atau tempat suci (jiarah).

Kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan tulisan di atas adalah?

• Gerakan Paderi memiliki karakteristik tersendiri karena pola gerakannya berbeda dengan kelompok puritan di Arab

• Gerakan Paderi merupakan perpanjangan Wahhabi di Nusantara

• Pengaruh wahhabi dalam ideologi gerakan Paderi sangat kental dan merupakan bagian dari gerakan trans nasional Wahhabi dunia

• Gerakan Paderi sepenuhnya menentang semua maksiat yang dilakukan oleh masyarakat

Pada tahun 1848, sebuah konstitusi liberal disahkan oleh parlemen Belanda (Negara-Jenderal), hal ini kemudian berpengaruh dalam urusan kolonial. Di parlemen, oposisi bersatu atas kepentingan kelas menengah Belanda yang mendapatkan keuntungan dari cultuurstelsel. Mereka mendesak reformasi ‘liberal’: pengurangan drastis peran pemerintah dalam ekonomi kolonial, pembebasan pembatasan perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang Jawa dan Sunda.

Pada tahun 1860 seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes Dekker (1820–1887), menerbitkan sebuah novel berjudul Max Havelaar dengan nama samaran 'Multatuli'. Buku ini mengungkapkan penindasan, korupsi, dan penderitaan pribumi kecil di Jawa. Buku ini menjadi senjata ampuh melawan rezim kolonial abad ke-19 di Jawa. Akan tetapi, kaum liberal menghadapi dilema, karena mereka ingin menyingkirkan cultuurstelsel tetapi bukan dari keuntungan yang diperoleh Belanda dari Jawa. Hasil dari perdebatan politik di Belanda ini adalah penghapusan cultuurstelsel secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

Apa hikmah terbaik dari tulisan di atas?

• Meskipun kelompok liberal menuntut perubahan tata kelola kolonial namun mereka masih khawatir kehilangan keuntungan

• Perubahan kebijakan kolonialisme Belanda didorong oleh kelompok liberal yang memperjuangkan kebebasan swasta dalam pengelolaan ekonomi

• Tidak semua orang Belanda menyetujui kolonialisme dan masih ada yang bersimpati terhadap penderitaan rakyat pribumi

• Buku Max Havelaar menjadi awal perubahan kebijakan kolonial Belanda di Nusantara