Di bawah ini merupakan tugas PPS menurut UU No 7 tahun 2017, kecuali :

• Mengumumkan daftar pemilih sementara

• Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara

• Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten KOta, dan PPK

• Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara

Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Undang-Undang Pemilu diatur pada pasal berapa :

• Pasal 56

• Pasal 57

• Pasal 58

• Pasal 59

• pasal 60

Dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu anggota PPS sebanyak 3 orang, hal ini diatur pada pasal berapa :

• pasal 58

• pasal 57

• pasal 56

• pasal 55

• pasal 54

Di bawah ini yang merupakan wewenang PPS sesuai UU No 7 Tahun 2017 adalah :

• Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu

• Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kelurahan desa

• Membentuk KPPS

• Membantu dan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu

• Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu

Kewenangan PPS dalam Undang-Undang Pemilu diatur pada pasal berapa :

• Pasal 55

• Pasal 56

• Pasal 57

• Pasal 58

• Pasal 59

Mengangkat Pantarlih merupakan kewenangan dari :

• PPK

• Panwaslu

• KPPS

• PPS

• Bawaslu

Membentuk KPPS merupakan kewenangan PPS, apa kepanjangan dari KPPS :

• Kelompok Panitia Pemungutan Suara

• Komisi Penyelenggaraan Pemungutan Suara

• Kepala Penyelenggara PEmungutan Suara

• Komisi Panitia Pemungutan Suara

• Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Di bawah ini merupakan kewajiban PPS sesuai UU No 7 Tahun 2017 adalah, kecuali :

• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel

• Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK

• Meneruskan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap TPS

• Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS

Dalam UU No 7 Tahun 2017, kewajiban PPS diatur pada pasal :

• Pasal 55

• Pasal 56

• Pasal 57

• Pasal 58

• Pasal 59

Dalam UU Pemilu pasal 59, jumlah anggota KPPS adalah sebanyak :

• 3 orang

• 4 orang

• 5 orang

• 6 orang

• 7 orang