Persiapan pribadi 1

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah:

• Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan

• Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan

• Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan

• Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

• Bersifat independen

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

• Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

• Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:

• Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

• Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

• Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia

• Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :

• Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

• Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

• Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

• Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

• Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun :

• 2015, 2016, dan 2017

• 2015, 2017, dan 2018

• 2015, 2017, dan 2019

• 2015, 2020, dan 2025

• 2015, 2019, dan 2023

Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali.

Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

• 1998

• 1999

• 2000

• 2001

• 2002

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan

asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu

dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali :

• melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

• menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan

• melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

• melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali

• Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

• Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

• Pola Pencalonan (nomination)

• Model Penyuaraan (balloting)

• Sistem Kepartaian

Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan

pelanggaran administrasi pemilu adalah:

• Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

• Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

• Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu

• Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara