KUIS PENALARAN UMUM

Berdasarkan paragraf 1, mana simpulan di bawah ini yang BENAR?

• Semua kecamatan di Boyolali belum tersentuh program insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).

• Semua kecamatan di Boyolali sudah tersentuh program insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).

• Sebagian kecamatan di Boyolali sudah tersentuh program insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).

• Sebagian program LP2B dilakukan di lahan sawah beririgasi teknis.

• Sebagian kecamatan yang belum tersentuh program insentif pajak karena sedikitnya jumlah sawah yang bisa digunakan untuk menanam padi dan menggunakan irigasi teknis.

Simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3?

• Jumlah bidang dalam sertifikat sama dengan jumlah bidang dalam SPPT.

• Ada selisih antara jumlah bidang dalam sertifikat dan jumlah bidang dalam SPPT.

• BKD mengukur lahan LP2B berdasarkan luas lahan per hektare.

• Dinas Pertanian mengukur lahan LP2B berdasarkan bidang yang terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

• Jumlah bidang sertifikat lebih sedikit dari jumlah SPPT.

Berdasarkan paragraf 2, mana simpulan di bawah ini yang PALING MUNGKIN benar?

• Ada 16 kecamatan yang sudah mendapatkan manfaat program LP2B.

• Berdasarkan Perda Nomor 17/2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ada 12 kecamatan yang menjadi percontohan program LP2B.

• Ada 4 kecamatan yang belum mendapatkan manfaat program LP2B.

• Pemkab Boyolali membebaskan pajak hingga 89% untuk sawah lestari dengan sistem irigasi teknis.

• Pembebasan pajak bertujuan mendorong adanya alih fungsi lahan pertanian.

Berdasarkan paragraf 4, potensi pajak tiap petani tidak bisa digeneralisir, mana alasan yang PALING MUNGKIN benar?

• Karena pemilik lahan harus membayar Rp50.000 per tahun.

• Karena pemilik lahan dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

• Karena pemilik lahan dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda-beda, tergantung luas bidang.

• karena adanya selisih jumlah antara bidang sertifikat dan bidang SPPT.

• Karena bidang tanah yang masuk sebagai tanah negara dan fasilitas umum tidak memiliki SPPT

Pernyataan yang TIDAK MENDUKUNG berdasarkan paragraf 4 adalah ...

• Pajak tiap-tiap pemilik lahan dikenakan harga berbeda-beda.

• Potensi pajak tiap petani tidak bisa digeneralisir.

• Selisih jumlah antara bidang sertifikat dan bidang SPPT dipengaruhi bidang tanah yang masuk sebagai tanah negara dan fasilitas umum sehingga tidak memiliki SPPT.

• Pajak tiap-tiap pemilik lahan dikenakan harga Rp50.000 per tahun.

• Tanah Negara dan fasilitas umum tidak memiliki SPPT

Berdasarkan tabel, Jumlah Bidang Tanah Dengan Bebas Pajak 90% Dalam Program LP2B, kecamatan yang memiliki jumlah bidang SPPT paling banyak adalah ...

• banyudono

• sawit

• ngemplak

• andong

• Nogosari

Jika tabel Jumlah Bidang Tanah Dengan Bebas Pajak 90% Dalam Program LP2B tidak mengalami perubahan sampai 3 tahun ke depan, kecamatan yang memiliki selisih jumlah bidang sertifikat dengan jumlah bidang SPPT paling besar pada 2021 adalah ...

• karanggede

• nogosari

• andong

• ngemplak

• Klego