Mid-Test History

Memasuki tahun 1997, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru menurun. salah satu faktor penyebab kondisi tersebut adalah

• kegagalan pemerintah Orde Baru mengatasi konflik dalam pemerintahan

• pemerintah Orde Baru tidak mampu melaksanakan pemilu

• kesenjangan ekonomi antar daerah yang makin tajam

• kesejahteraan rakyat mengalami penurunan drastis

• pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasi berbagai krisis

Pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kali pada 12 Meret 1998 mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebab penolakan tersebut adalah

• terjadi banyak penyimpangan dalam bidang politik

• pemerintah gagal merealisasikan program REPELITA

• pemerintah tidak dapat meningkatkan perekonomian

• presiden Soeharto tidak memenuhi tuntutan reformasi

• sebagian besar anggota DPR merupakan petinggi Golkar

Pembebasan tahanan politik Orde Baru merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie. Tujuan kebijakan tersebut adalah

• Menegakkan citra pemerintah di mata masyarakat

• mengganti struktur politik pemerintahan Orde Baru

• Menciptakan keadilan demokrasi

• membersihkan nama baik tahanan politik

• memenuhi aspirasi rakyat

Presiden Abdurrahman Wahid diaggap sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Anggapan tersebut tidak lepas dari salah satu kebijakan beliau, yaitu

• memberi cuti bersama saat perayaan hari raya

• mengakui Konghuchu sebagai salah satu agama resmi

• memperkuat semangat Bhineka Tunggal Ika

• mengakui hak-hak masyarakat adat

• memberlakukan otonomi daerah bagi masyarakat Papua

Presiden Abdurrahman Wahid memberikan jaminan terhadap kebebasan pers. Upaya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut dilakukan melalui

• pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

• peniadaan filter kebebasan berpendapat

• penghapusan Departemen Penerangan

• pengesahan RUU Pers

• pembebasan tahanan politik

Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepoitisme. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati untuk merealisasikan agenda reformasi tersebut adalah

• memembentuk Lembaga Pengadilan Korupsi

• membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi

• memperketat prosedur di Badan Pemeriksa Keuangan

• memberikan wewenang khusus bagi Mahkamah Aung

• menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi

Pada masa Pemerintahan SBY-Budiono perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu bukti pencapaian tersebut adalah

• peningkatan pendapatan domestik bruto

• pelunasan utang negara tepat waktu

• penurunan nilai ekspor Indonesia

• keberhasilan swasembada beras

• penguatan nilai impor Indonesia

Tokoh tersebut melalui PT Inalum telah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Kebijakan pada masa beliau menunjukkan bahwa

• perusahaan swasta asing tidak dapat mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia

• pemerintah menutup peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Indonesia

• pemerintah berpartisipasi dalam upaya mengelola sumber daya alam

• pihak swasta tidak tertarik dengan hasil sumber daya alam Indonesia

• pemerintah Indonesia tidak bersedia bekerja sama dengan pihak swasta asing

Konsep Manipol-USDEK mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Pengaruh tersebut ditunjukkan melalui

• pelaksanaan politik Mercusuar

• gagasan tentang NEFO dan OLDEFO

• keberpepihakan Indonesia pada blok Malaysia

• pengakuan Indonesia atas Federasi Malaysia

• partisipasi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB

Answer explanation

Doktrin Manipol-USDEK diciptakan bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno.

dengan Manipol-USDEK tersebut, Indonesia berupaya menghimpun kekuatan dan dukungan yang hendak dikonfrontasikan dengan musuh revolusi, yaitu kapitalisme dan kolonialisme.

melalui upaya tersebut, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi dua blok, yaitu New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO)

Konferensi Asia-Afrika (KAA) dapat dianggap sebagai embrio Gerakan Non-Blok. Anggapan tersebut muncul karena

• penyelenggaraan KAA dilatarbelakangi oleh Konferensi Kolombo

• negara peserta KAA dipimpin oleh tokoh-tokoh revolusioner

• semangat Dasasila Bandung memengaruhi pandangan dunia

• Indonesia berperan aktif dalam KAA dan pembentukan GNB

• peserta KAA berasal dari negara-negara berkembang