Penata Pertanahan

Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, berikut adalah contohnya kecuali…

• Hak Milik

• Hak Guna Bangunan

• Hak Guna Kelompok

• Hak Guna Usaha

Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ditetapkan dalam

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 mengatur mengenai

• Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri 

• Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian 

• Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

• Perwakafan Tanah Milik 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan didalam

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 

• Undang Undang nomor 26 tahun 2008

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut

• Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

• Tanah Pemerintah

• Tanah sertifikasi

• Tanah Warisan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut…

• Pendaftaran tanah secara sistematik

• Yuridis

• Pendaftaran tanah secara sporadik

• Ajudikasi

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu disebut…

• Pengacara

• Pejabat Pembuat Akta Tanah

• Notaris

• Konsultan Pertanahan

Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah

• kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan

• kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

• kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran

• kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal