2023.01.16. Quizizz Sesi 1

Siklus transaksi entitas pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali

• Pendapatan dan penerimaan kas

• Belanja dan pengeluaran kas

• Aset tetap

• Persediaan dan penyimpanan

Sub-komponen dari komponen pengendalian "Lingkungan Pengendalian" adalah sebagai berikut, kecuali

• Integritas dan Nilai Etika

• Pemantauan Berkelanjutan

• Filosofi dan Gaya Kepemimpinan

• Pembagian Tanggung Jawab dan Wewenang

Narasi siklus transaksi dapat menjelaskan sekurang-kurangnya beberapa hal berikut, kecuali

• Pengetahuan pemeriksa terkait implementasi pengendalian pada desain SPI entitas

• Sumber dokumen dan pencatatan ke dalam sistem

• Seluruh pemrosesan yang terkait dengan transaksi

• Disposisi atas semua dokumen dan catatan

Yang bukan tahapan kegiatan Pemahaman SPI adalah

• Mengidentifikasi pengendalian yang ada

• Menentukan nilai awal RP

• Menentukan tingkat kelemahan pengendalian

• Menentukan tingkat RP siklus

SPI adalah suatu proses integral yang didesain dan diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan, kecuali

• Pengamanan aset.

• Efektivitas dan efisiensi operasi;

• Keandalan dari laporan keuangan

• Tingkat pengendalian

Jika tingkat kelemahan pengendalian adalah material, maka nilai awal RP adalah

• Rendah

• Sedang

• Tinggi

• Tidak Berdampak

SPI terdiri dari komponen-komponen yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO), kecuali

• Lingkungan pengendalian

• Aktivitas pengendalian

• Informasi dan Data

• Penilaian risiko

Sesuai dengan Juknis SPI, pemeriksa menggunakan MRP untuk tiap siklus transaksi, dimana MRP memuat hal berikut, kecuali

• Pengendalian-pengendalian yang ada

• Kelemahan pengendalian

• Asersi terkait siklus transaksi

• Nilai DR

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kewajiban ini diamanatkan dalam peraturan ?

• Pasal 290 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
• Pasal 291 ayat (1) PP No 70 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Pasal 290 ayat (1) Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
• Pasal 391 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Yang bukan dokumentasi uji pengendalian adalah:

• Tingkat Reliabilitas

• Tujuan pengendalian, termasuk asersi-asersi yang relevan.

• Sampel-sampel terpilih

• Deskripsi prosedur sampel dilakukan