Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;

Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut sebesar bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12,

Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut sebesar bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12,

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;

Kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor .

Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

Kenaikan sebesar 100% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor .

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;

Kenaikan sebesar 75% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Kenaikan sebesar 50% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Kenaikan sebesar 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, PKP tidak melakukan penyerahan BKP / JKP atau Ekspor BKP/ JKP sementara kepadanya telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf f U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;

Kenaikan sebesar 100% dari PPN kurang dibayar

Kenaikan sebesar 75% dari PPN dari kurang dibayar.

Apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;

Denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak

Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap yang diatur dalam Pasal 13 ayat ( 3 ) dan ayat ( 6 ) U.U.PPN sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf e U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;

Denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak

Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT , tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , didenda ;

Paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun

Paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , dan dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun

Paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar , atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun sepanjang perbuatan tersebut setelah perbuatan pertama kali

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT , tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf c dan huruf d U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , ;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ,

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia , tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain ; memperlihatkan pembukuan , pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f dan huruf g U.U.No .6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , ;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 3 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ,

KUP PAJAK

Authored by JESSICA AURORA

Social Studies

University

Used 30+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

20 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 2 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar :

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12

2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12

2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam hal WP dengan kemauan sendiri melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan “ menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar “ walaupun Dirjen Pajak telah melakukan lakukan tindakan pemeriksaaan , sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 4 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12, dengan Syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan SKP

Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar,

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12, dengan syarat Dirjen Pajak belum menyampaikan SPHP

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu masa pajak setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12,

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12.

Bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2b ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12,

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.

Bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan , terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf a U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12,

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12.

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut ,

Bunga sebesar Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut ,

Kenaikan sebesar 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

20 questions

SOAL OSN IPS STURI.3

Quiz

•

11th Grade - University

15 questions

PPh2

Quiz

•

University

20 questions

Ulangan Harian 1 Sosiologi kelas XI

Quiz

•

University

16 questions

Schizofrenia

Quiz

•

University

20 questions

TEMA 4 SUBTEMA 1 KELAS 3

Quiz

•

University

20 questions

KUIS IPS KE 1

Quiz

•

University

20 questions

KONDISI ALAM NEGARA INGGRIS, MESIR, DAN AUSTRALIA

Quiz

•

University

17 questions

Seberapa Kenalkah Kamu dengan Indonesia?

Quiz

•

1st Grade - Professio...

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

10 questions

Probability Practice

Quiz

•

4th Grade

15 questions

Probability on Number LIne

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

6 questions

Appropriate Chromebook Usage

Lesson

•

7th Grade

10 questions

Greek Bases tele and phon

Quiz

•

6th - 8th Grade

Discover more resources for Social Studies

64 questions

USHC 4 Key Terms 22-23

Quiz

•

11th Grade - University

36 questions

Unit 5 Key Terms

Quiz

•

11th Grade - University