PPN #1

Dasar hukum pemungutan PPN dan PPnBM adalah...

• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hamonisasi Peraturan Perpajakan
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Pajak atas konsumsi yang digantikan oleh PPN adalah...

• Pajak Konsumsi 1951

• Pajak Penjualan 1951

• Bea transaksi

• Pajak Perdagangan

Penanggung PPN adalah...

• Distributor
• PKP
• Konsumen akhir
• Pabrikan

Tarif umum PPN untuk penyerahan BKP di dalam daerah pabean saat ini (UU HPP) adalah...

• 10%

• 11%

• 1,1%

• 0,11%

Menurut penjelasan UU PPN 1984, timbulnya pertambahan nilai yang menjadi objek PPN karena...

• dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen
• pertimbangan kantor pelayanan pajak
• perhitungan oleh konsumen
• status pengusaha kena pajak

Sesuai Pasal 1 angka 14 UU PPN, orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean merupakan definisi dari ...

• pemungut PPN
• Wajib Pajak
• pengusaha
• Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang disebut sebagai pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebesar….

• Mulai dari Rp 1.800.000.000,00
• Lebih dari Rp 1.800.000.000,00
• Mulai dari Rp 4.800.000.000,00
• Tidak Lebih dari Rp 4.800.000.000,00

Manakah yang dibawah ini merupakan pengaturan perpajakan bagi pengusaha kecil?

• Dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
• Wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP
• Wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang
• Wajib membuat Faktur Pajak

PKP adalah…

• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
• Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang tidak dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
• Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang tidak dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data peredaran bruto tahun 2022 tersebut, PT WG wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama:

• 30 April 2022
• 31 Mei 2022
• 30 Juni 2022
• 31 Juli 2022