NIK-21

Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak format baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa?

• 121/PMK.03/2022
• 112/PMK.03/2022
• 121/PMK.03/2023
• 112/PMK.03/2023

Berikut pernyataan yang tidak benar terkait pemutakhiran data profil Wajib Pajak

• Selain melakukan pemutakhiran Profil Data Utama, Wajib Pajak Orang Pribadi juga melakukan pemutakhiran Data Unit Keluarga
• Wajib Pajak Instansi perlu melakukan pemutakhiran data profil Wajib Pajak
• Wajib Pajak dengan status NPWP Non Efektif tidak perlu melakukan pemutakhiran data
• Wajib Pajak Badan perlu melakukan pemutakhiran Klasifikasi Lapangan Usaha

Format NPWP baru berlaku sejak

• 14 Januari 2022
• 14 Juli 2022
• 01 Januari 2023
• 01 Januari 2024

Format NPWP baru digunakan dalam seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP mulai tanggal

• 14 Januari 2022
• 14 Juli 2022
• 01 Januari 2023
• 01 Januari 2024

Berikut pernyataan yang benar terkait Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

• NITKU diberikan kepada semua NPWP Lama yang terdaftar sebelum tanggal 01 Januari 2024 secara jabatan
• NITKU diberikan kepada NPWP Cabang yang mengajukan permohonan NITKU ke KPP
• NITKU diberikan kepada NPWP Cabang secara Jabatan
• NITKU diberikan kepada NPWP Badan secara jabatan

Lapisan I tarif PPh Orang Pribadi tahun pajak 2022

• 0 - Rp 50 Juta
• 0 - Rp 60 Juta
• 0 - Rp 70 Juta
• 0 - Rp 80 Juta

Berikut pernyataan tidak benar terkait PPh Pasal 21

• Bukti potong PPh Pasal 21/26 wajib diberikan kepada pegawai tetap paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir
• Bukti potong PPh Pasal 21/26 wajib diberikan kepada pegawai tetap paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir
• Bukti potong PPh Pasal 21/26 wajib diberikan kepada selain pegawai tetap paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir
• Bukti potong PPh Pasal 21/26 tidak wajib diberikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja

Semua pegawai di PT. A adalah pegawai tetap dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga status SPT Masa PPh Pasal 21 Nihil, maka yang dilakukan oleh PT. A terkait PPh Pasal 21 adalah

• Wajib melaporkan setiap bulan SPT Masa PPh 21
• Tidak wajib melaporkan SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember
• Wajib melaporkan SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Desember
• Semua jawaban salah

SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Januari s.d. November status Nihil, tetap wajib dilaporkan apabila

• terdapat pegawai tidak tetap dalam SPT Masa PPh 21
• terdapat pensiunan dalam SPT Masa PPh 21
• terdapat bukan pegawai dalam SPT Masa PPh 21
• terdapat surat keterangan domisili

Tuan Amin berstatus duda dan memiliki 4 anak, berapakah PTKP tahunan Tuan Amin?

• Rp 58.500.000,-

• Rp 63.000.000,-

• Rp 67.500.000,-

• Rp 72.000.000,-