Kapsel 3 SEJARAH (12 IPS Semester 2)

C. Th. van Deventer adalah tokoh yang mengemukakan ide dilaksanakannya Politik Etis. Sebagai seorang intelektual yang berpikir objektif, van Deventer telah sungguh-sungguh menyatakan kerisauannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dinilai telah diabaikan sedemikian rupa oleh bangsanya sendiri, terutama akibat dari proses penjajahan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kerisauan van Deventer tersebut ditulis dalam artikel bertajuk “Een Eereschuld” atau “Utang Kehormatan” dalam majalah ….

• De Gids

• Insulinde

• Het Tijdschrift

• De Locomotief

Latar belakang diadakannya Kongres Pemuda yang nantinya terlaksana dua kali yakni Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II adalah .…

• para pemuda menginginkan adanya gerakan nyata dari para pemuda dalam melawan penjajahan Belanda di Indonesia

• banyaknya perbedaan pendapat di antara pemuda, sehingga dibutuhkan wadah untuk menyatukan perbedaan tersebut

• adanya kesepakatan organisasi-organisasi pemuda untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak

• agar kegiatan pemuda lebih mudah dikontrol demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia dan menghindari pengawasan Belanda

Pada akhir 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan, maka dibentuklah fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional pada tahun 1930. Peran Fraksi Nasional dalam peristiwa penangkapan pimpinan PNI adalah ….

• menuntut agar semua pimpinan PNI yang ditangkap tersebut segera dibebaskan

• menyampaikan aspirasi pemimpin PNI yang ditangkap kepada pemerintah Belanda

• mengecam tindakan pemerintah kolonial atas ketidakadilan dalam penangkapan pimpinan PNI

• menjadi organisasi pergerakan yang menggantikan posisi PNI dalam mencapai Indonesia merdeka

Pasukan Jepang pertama kali menyerang wilayah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Hal ini terjadi karena ....

• Jawa masih kuat karena pemusatan pasukan Belanda

• wilayah ini lebih dekat dijangkau dari Samudra Pasifik

• Samudra Pasifik telah dikuasai oleh Jepang

• wilayah-wilayah tersebut kaya akan sumber minyak

Berikut adalah kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan di Indonesia ....

• membentuk jugun ianfu

• menerapkan sistem ekonomi autarki

• pribumi Indonesia strata sosialnya di atas Eropa

• menghormati bendera Hinomaru

Atas usul Gatot Mangkupraja pada Oktober 1943, Jepang membentuk organisasi militer bernama ….

• Heiho

• PETA

• Fujinkai

• Seinendan

Pada masa Hindia Belanda sebagian besar kaum nasionalis Indonesia mengambil sikap non kooperatif. Berbeda halnya dengan masa pendudukan Jepang, sebagian besar kaum nasionalis yang salah satunya Moh. Hatta justru menerapkan strategi kerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang. Tindakan Hatta tersebut didasarkan pada ….

• adanya kepercayaan bahwa tujuan Pemerintah Jepang untuk membebaskan bangsa Asia dari dominasi bangsa Eropa

• adanya kerja sama antara pemerintahan militer Jepang dengan pemimpin Indonesia saat terjadinya Perang Dunia II

• kepercayaan bahwa Jepang dalam keadaan kuat sedangkan pemerintah Belanda dalam keadaan yang tersudutkan

• sudah adanya perjanjian kerja sama anti kolonialisme yang telah dilakukan oleh Hatta pada tahun 1933 di Jepang

Berikut ini merupakan pernyataan dengan informasi paling tepat terkait BPUPKI adalah ….

• dibentuk untuk melawan Pasukan Sekutu

• lembaga politik yang dipimpin oleh orang Jepang

• perwujudan janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia

• tugas utama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

Alasan yang mendasari penolakan Soekarni mengenai penandatanganan teks proklamasi oleh anggota PPKI adalah ....

• PPKI adalah lembaga perpanjangan tangan dari Jepang

• anggota yang hadir dalam rapat PPKI II tidak lengkap

• PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh pasukan Sekutu

• jumlah anggota PPKI tidak mewakili bangsa Indonesia

Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan surat pernyataan pada 5 September 1945 yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini yang merupakan pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ….

• Kesultanan Yogyakarta adalah daerah istimewa yang dipimpin gubernur sebagai aparat negara pilihan rakyat

• Yogyakarta merupakan daerah kerajaan yang memiliki otonomi luas dan harus dihormati oleh negara

• Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang berbentuk Daerah Istimewa

• hubungan antara kesultanan Yogyakarta dengan pemerintah pusat adalah hubungan yang tidak langsung