PH 1 Kelas XII Perbaikan Ekonomi Indonesia Tahun 1950-1965

Perhatikan narasi berikut :

1.      Menumbuhkan kelas pengusaha yang berasal dari pribumi (bangsa Indonesia)

2.    Para pengusaha pribumi kecil atau lemah diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam memajukan pembangunan ekonomi nasional

3.     Para pengusaha pribumi yang lemah diberikan bimbingan dan bantuan kredit

4.     Para pengusaha pribumi diharapkan dapat maju dan berkembang secara bertahap

Dengan memperhatikan yang intinya bagaimana menumbuhkan pengusaha Pribumi menjadi pengusaha besar agar dapat bersaing dengan pengusaha Arab, Tionghoa dan Belanda di era tahun 1950an. Maka dapat disimpulkan bahwa narasi diatas merupakan dari Upaya Perbaikan Ekonomi di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi yaitu…

•     Gunting Syafrudin

•   Program Benteng

•    Plan Kasimo

• Sistem Ekonomi Ali-Baba

• Nasionalisasi de Javasche Bank

Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu, demi penyelesaian Revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Bulan Februari 1950, presiden Soekarno sudah sempat menyampaikan kepada kalangan perusahaan asing bahwa pemulihan ekonomi Indonesia setelah selesainya Revolusi memerlukan dikerahkannya segala sumber modal, baik asing maupun dalam negeri. Tahun 1953 menteri Keuangan Ong Eng Die menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang.

Ini merupakan suatu cara mengembangkan peranan orang Indonesia dalam ekonomi tanpa merugikan perusahaan asing, terutama Belanda.

Dari narasi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan latar belakang dari Upaya Perbaikan Ekonomi di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi yaitu…

• Gunting Syafrudin

• Plan Kasimo

• Sistem Ekonomi Ali-Baba

• Nasionalisasi de Javasche Bank

• Program Benteng

Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas.

Ketika itu  uang yang beredar di Indonesia.

1.     Oeang Republik Indonesia (ORI),

2.     mata uang De Javasche Bank,

3.     mata uang NICA (Belanda)

Menurut kebijakan itu, "uang merah" dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Kamu identifikasi apa yang dimaksud dengan uang “merah” tersebut.

• 1

• 2

• 3

• 1 dan 3

• 2 dan 3

Di era  Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II selain Kebijakan Gunting Syafrudin juga mengeluarkan kebijakan yang tak kalah kontroversial yaitu …

• Pinjaman Nasional

• Konferensi Ekonomi

• Pembentukan Badan Perancang Ekonomi

• Sertifikat Devisa

• Persatuan Tenaga Ekonomi

Mentri Keuanngan Syafrudin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan bahwa   setiap eksportir akan memperoleh Sertifikat  sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, orang yang hendak impor harus membeli Sertifikat  senilai harga barang yang hendak diimpor. Jadi, selain menyediakan uang senilai harga barang yang akan dibeli, setiap importir harus membeli Sertifikat  dengan kurs yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan dari Mentri Keuangan Syafrudin ini disebut …

• Sertifikat Devisa

• Pinjaman Nasional

• Konferensi Ekonomi

• Pembentukan Badan Perancang Ekonomi

• Persatuan Tenaga Ekonomi

Mentri Keuangan Syafrudin Prawiranegara  mengeluarkan dua kebijakan yang radikal itu menyulut pro-kontra. Sjafruddin pun mengakui bahwa kebijakannya itu memberatkan para importir. Namun, Hasilnya ternyata mujarab yaitu ….

industri dalam negri terlindungi

• kedudukan rupiah menguat

• harga barang terutama kebutuhan pokok tidak naik

• pemasukan pemerintah naik berlipat-lipat

• kepentingan para petani tak terabaikan karena telah menghasilkan sebagian besar barang ekspor.

• industri dalam negri terlindungi

Nasionalisasi De Javasche Bank diambil oleh Pemerintah Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1951 merupakan ….

• upaya untuk mempercepat merubah sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional

• memutus ketergantungan Indonesia terhadap Belanda

• mengabaikan hasil KMB yang memberatkan keuangan Inndonesia

• bentuk perlawanan ekonomi Indonesia untuk kembali merebut kedaulatan ekonomi nasional.

• menjadikan Indonesia negara Mercu Suar di Asia

  Nasionalisasi ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. De Javasche Bank yang dinasionalisasi berubah nama menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 yang bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi dimana fungsi ini dulunya dipegang oleh…

 

• Bank Rakyat Indonesia

• Bank Mandiri

• Bank Nasional Indonesia

• Bank Dagang Negara

• Bank Ekspor Impor

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955) Sistem ekonomi Ali-Baba merupakan program pemberdayaan pengusaha Indonesia antara pengusaha pribumi dan non-pribumi untuk mengembangkan minat kewirausahaan pengusaha pribumi dan meningkatkan kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Program yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan Indonesia yaitu ….

• Jusuf Wibisono

• Iskaq Tjokrohadisurjo 

• Ali Wardhana

• Sumitro Joyohadikusumo

• Raden Mas Pandji Soerachman Tjokrodisoerjo

Perhatikan tujuan dari Program Sistem Ali-Baba berikut :

1.      Untuk mengembangkan minat, edukasi dan wawasan kewirausahaan pengusaha pribumi.

2.    Agar terbentuk kerjasama antara para pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi untuk memajukan ekonomi nasional.

3.     Mendorong transisi ekonomi nasional yang digerakkan dari sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

4.     Membentuk perusahaan berskala nasional yang dipimpin oleh pengusaha pribumi

5.    Menjadikan pengusaha pribumi menjadi tuan rumah di negri sendiri

Dari tujuan program sistem Ali-Baba diatas yang bukan merupakan tujuan program sistem Ali-Baba ditunjukkan nomor …

 

• 1,2

• 3,4

• 4,5

• 1,4

• 2,4