SOAL UK 3 KELAS VIII

Perpu yang dikeluarkan presiden, apabila dalam persidangan DPR berikutnya ditolak, maka perpu tersebut....

• dicabut

• diundangkan

• dibatalkan

• direvisi

Keputusan MPR mempunyai kekuatan yang mengikat. Maksud mengikat ke dalam berlaku untuk....

• anggota majelis

• anggota MPR dan DPR

• seluruh warga negara Indonesia

• seluruh penyelenggara negara

Tingkatan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi disebut....

• peraturan presiden

• peraturan pemerintah

• peraturan pemerintah pengganti UU

• tata urutan perundang-undangan

MPR dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Hal ini diatur dalam....

• pasal 34

• pasal 35

• pasal 36

• pasal 37

Berdasarka jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang paling tinggi adalah....

• Ketetapan MPR

• UUD 1945

• perppu

• peraturan pemerintah

Peraturan perunang-undangan nasional: ( 1 )UU/ perppu, ( 2 ) UUD 1945, ( 3 ) Peraturan provinsi, ( 4 ) Peraturan presiden, ( 5 ) Ketetapan MPR, ( 6 ) Peraturan daerah kabupaten, ( 7 ) Peraturan pemerintah. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 adalah....

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

• 2, 5, 1, 7, 4, 3, 6

• 5, 1, 3, 6, 7, 4, 2

• 3, 2, 5, 6, 7, 4, 1

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan tertentu. yaitu untuk....

• melindungi para pejabat negara

• menciptakan ketertiban dan keamanan

• membentuk semangat nasional

• menciptakan ketertiban bagi masyarakat kecil

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut dengan asas....

• kemanusiaan

• kebangsaan

• kekeluargaan

• keadilan

Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR. Hal tersebut dapat dilakukan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya

• 1/3 dari jumlah anggota MPR

• 2/3 dari jumlah anggota MPR

• 2/3 ditambah 1orang dari jumlah anggota MPR

• 50% ditambah satu orang dari seluruh anggota MPR

Peraturan perundang-undangan negara yang dibuat haruslah bertujuan untuk memenuhi....

• aspirasi rakyat

• pemerintah pusat

• pemegang kekuasaan

• kehendak wakil rakyat