US PKN 1

2.Berikut ini data tentang upaya pemajuan HAM yang pernah dilakukan sejak Indonesia merdeka, diantaranya:

1) penegakkan HAM lebih menekankan pada perwujudan hak berserikat melalui organisasi politik;

2) pemerintah memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik;

3) ditegakkannya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi;

4) ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;

5) dilakukan kajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional;

6) penegakkan HAM dilakukan melalui dua tahap, yaitu status penentuan dan penataan aturan secara konsisten.

Berdasarkan data tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan HAM pada periode 1998 s.d sekarang?

• 1, 2 dan 3

• 1, 2 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5

• 4, 5 dan 6

7.Hubungan internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi bagian dari masyarakat internasional. Bagi Bangsa Indonesia, hubungan internasional merupakan suatu keharusan, karena merupakan salah satu bentuk pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan Beradab. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah ....

• menjamin persatuan dan persaudaraan antarnegara

• merupakan salah satu dampak pengakuan de facto

• mewujudkan kepentingan nasional

• meminimalisir konflik politik yang terjadi antarnegara

• menjamin terwujudnya perdamaian dunia

8.Salah satu bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah menegakkan supremasi hukum yang diwujudkan salah satunya oleh aparat penegak hukum dengan cara ….

• memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat

• memberikan perlindungan kepada setiap orang yang melalukan perbuatan melawan hukum

• mengutamakan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum

• memiliki keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan hukum

• membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk melakukan intervensi terhadap suatu keputusan hukum

9.Pada saat ini, kita sering mendengar atau melihat berita tentang terjadinya tawuran antar kampung yang disebabkan oleh hal-hal sepele, serta tidak jarang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kasus tawuran merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sebenarnya dapat dihindari, apabila seluruh anggota masyarakat menampilkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya adalah ….

• saling menghargai dan menghormati dengan warga sekitar rumah

• menampilkan sikap toleran terhadap perbedaan yang terjadi

• berperan serta dalam kegiatan pengamanan ling

• bersikap terbuka terhadap perubahan dan pemikiran orang lain

• menghargai pendapat orang lain

10.Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakkan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh Karena itu, perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat … .

• memperkokoh kedudukan Indonesia sebagai negara demokratis

• memperkuat wibawa pemerintah dihadapan rakyat Indonesia

• meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

• mewujudkan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam kehidupan di masyarakat

11.Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah....

• nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

• nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

• nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

• nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

• nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia

13.Landasan konstitusional sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam UUD NRI 1945, yaitu ....

• Pasal 22 Ayat (2)

• Pasal 23 Ayat (2)

• Pasal 24 Ayat (2)

• Pasal 26 Ayat (2)

• Pasal 27 Ayat (2)

18.Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada ….

• pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum

• sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri

• situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya

• isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

• pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat

19. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. Meringankan biaya personal pendidikan Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop uot) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai … .

• ketuhanan dan kemanusian

• persatuan dan kemanusian

• kemanusian dan keadilan

• kerakyatan dan persatuan

• persatuan dan keadilan

20. Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

• bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

• bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

• bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

• bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua

• bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah