KEPPH, Kesetariatan, Kepaniteraan, Ilmu Perundang-undangan, HTN

Yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Panitera Mahkamah Agung ialah

• Baperjakat Mahkamah Agung

• Ketua Mahkamah Agung

• Presiden

• Komisi Yudisial

Answer explanation

yang berhak mengangkat dan memberhentikan Panitera Mahkamah Agung adalah Presiden (Ps 21 UU No. 5 / 2004)

berapakah jumlah paling banyak dari hakim agung ?

• 30 (tiga puluh) orang

• 40 (empat puluh) orang

• 50 (lima puluh) orang

• 60 (enam puluh) orang

Answer explanation

Ps 4 (3) menyebutkan bahwa jumlah hakim agung paling 60 (enam puluh) orang.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah dari

• Presiden

• Ketua Komisi Yudisial

• Jaksa Agung

• DPR

Answer explanation

Pasal 10 (1) UU 22/2004 menyatakan bhw "Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah dari Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Presiden ...."

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• DPR

• Presiden

Answer explanation

Pasal 9 (2) UU 13 Tahun 2022: Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi. pernyataan tersebut disampaikan oleh

• T. Koopmans

• Van der Vlies

• Burkhardt Krems

• van Wijk dan W. Konbelt

Answer explanation

Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H., dkk, Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan - Modul I, hlm 17

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-udangan tersebut didalam Masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Makna tersebut merupakan makna dari asas . . .

• Keseuaian Antara Jenis Hierarki

• Dapat Dilaksanakan

• Keterbukaan

• Kejelasan Rumusan

Answer explanation

- Keseuaian Antara Jenis Hierarki : dalam pembentukan peraturan per-UU-an harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan per-UU-an

- Keterbukaan: dalam pembentukan peraturan per-UU-an mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus bersifat terbuka

- Kejelasan Rumusan: dalam pembentukan peraturan per-UU-an harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perarturan per-UU-an sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan interpretasi di dalam pelaksanaannya.

Khalid, S.Ag., Ilmu Perundang-Undangan, hlm 25-26

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, kecuali

• pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara

• pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

• pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara

• pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Answer explanation

Jawaban A, B, dan C sudah tepat, sesuai pasal 18 huruf a, c, dan f didalam Perma 7 / 2015. yang tidak tepat yaitu jawaban D karena itu merupakan tugas dari Panitera Muda Khusus sesuai dengan pasal 16 huruf g

mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah tugas dari

• Badan Pengawasan

• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

• Badan Urusan Administrasi

Answer explanation

Pasal 21 PP No. 13 / 2005

Nilai dasar aturan prilaku pegawai Mahkamah Agung seperti dibawah ini, kecuali

• Religiusitas

• Profesionalisme

• Kemandirian

• Kompeten

Answer explanation

Kompeten merupakan salah satu nilai dari ASN BerAKHLAK

Sedangkan terdapat 6 Nilai dasar aturan prilaku pegawai Mahkamah Agung yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Kemandirian, Integritas, Profesionalisme dan Religiusitas. sesuai Pasal 3 Keputusan SEKMA RI No. 008-A/SEK/SK/I/2022

diktum terdiri dari kata-kata

• Mengingat, Memutuskan (ditulis seluruhnya dengan huruf besar), dan Mengesahkan

• Menimbang, Mengingat dan Memutuskan (ditulis dengan seluruhnya huruf Kapital)

• Memutuskan (ditulis dengan seluruhnya huruf Kapital), Mengesahkan, dan Nama UU

• Memutuskan (ditulis dengan seluruhnya huruf Kapital), Menetapkan dan Nama UU

Answer explanation

Khalid, S.Ag., Ilmu Perundang-Undangan, hlm. 66