POST TEST MASA ORIENTASI MKPA

Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.Pada alinea berapakah yang menjelaskan Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut?

• Alinea III

• Alinea IV

• Alinea II

• Alinea I

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara di NKRI menganut teori Montesquieu, yakni diklasifikasikan menjadi tiga kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislative dan Yudikatif.Kekuasaan yang berati kekuasaan membentuk undang-undang adalah

• LEGISLATIF
• PERLEMENTER
• EKSEKUTIF
• YUDIKATIF

Adapun yang dimaksud dengan Kekuasaan Yudikatif adalah ......

• Kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang
• Kekuasaan membentuk undang-undang
• Kekuasaan menjalankan pemerintahan dan Mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang
• Kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan

Kekuasaan yudikatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh lembaga apa?

• Mahkamah Konstitusi(MK)
• Komisi Yudisial(KY)
• MA dan MK
• Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman berdasar Undang-Undang Dasar 1945 --- Perihal kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ada berapa lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung?

• 4
• 3
• 2
• 1

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia dan berkedudukan di ibu kota negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh presiden. Sebutan tingkatan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dalam menjalankan peran dan fungsinya utamanya yang benar adalah .....

• 1. Pengadilan Tingkat Pertama 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Kasasi
• 1. Pengadilan Tingkat Pertama 2. Pengadilan Tingkat Provinsi 3. Pengadilan Tingkat Tinggi
• 1. Pengadilan Tingkat Pertama 2. Pengadilan Tingkat Kedua 3. Pengadilan Tingkat Pusat
• Salah Semua

Perhatikan Struktur Organisasi Mahkamah Agung berikut!!

Sebutkan Badan Peradilan Tingkat Eselon I dengan fungsi Pelaksana Arah Kebijakan Pimpinan!

• 1. Sekretariatat MA-RI 2. Kepaniteraan MA-RI

• 1. Para Wakil Ketua 2. Para Ketua Kamar 3. Hakim Agung 4. Sekretariat MA-RI 5. Kepaniteraan MA-RI

• 1. Para Wakil Ketua 2. Para Ketua Kamar 3. Sekretariat MA-RI 4. Kepaniteraan MA-RI

• 1. Ditjen Badilag MA-RI 2. Ditjen Badilum 3. Ditjen Badilmiltun 4. BUA MA-RI 5. Balitbang Diklat Kumdil MA-RI 6. Bawas MA-RI

Unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah .....

• BADILUM MARI
• BADILAG MARI
• BAWAS MARI
• BADIMILTUN MARI

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

• 1. Ketua 2. Wakil Ketua
• 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Panitera 4. Sekretaris
• 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera 5. Sekretaris
• 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim

Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pimpinan Pengadilan adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tupoksi Pengadilan Agama, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama, mengevaluasi laporan mengenai manajemen peradilan agama dan penanganan pekara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua --- Pembeda tupoksi Ketua dan Wakil Ketua terletak pada konsentrasi pelaksanaanya, sebutkan!

• Ketua sebagai Manajer dan Wakil Ketua sebagai Manajer atas pelaksanaan tupoksi pengadilan tatkala Ketua berhalangan hadir
• Ketua sebagai Pembina dan Wakil Ketua sebagai Pengawas atas pelaksanaan tupoksi pengadilan
• ketua sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Ketua sebagai Pelaksana atas tupoksi Pengadilan
• Salah Semua