KEPPH, ONE ROOF SYSTEM, KEKUASAAN KEHAKIMAN, KEPANITERAAN, MK

1. Setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabar pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat. Prinsip tersebut pada panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah

• a. profesional

• b. akuntabilitas

• c. kehati-hatian dan kerahasiaan

• d. obyektifitas

Answer explanation

Pasal 3 (6) Peraturan bersama MA dan KY tahun 2012

2. sanksi berat yang diberikan kepada hakim biasa, salah satunya yaitu

• a. Minimal nonpalu lebih dari 6 bulan

• b. Minimal nonpalu kurang dari 6 bulan

• c. Minimal nonpalu lebih dari 1 tahun

• d. Minimal nonpalu kurang dari 1 tahun

Answer explanation

Nonpalu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun. Pasal 19 (4) Peraturan bersama MA dan KY tahun 2012

3. Dalam hal mahkamah agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh komisi yudisial tidak layak ditindaklanjuti, mahkamah agung memberitahukan hal tersebut kepada komisi Yudisial paling lama

• a. 30 hari sejak hasil telaahan dikirim

• b. 60 hari sejak hasil telaahan dikirim

• c. 30 hari sejak hasil telaahan diterima

• d. 60 hari sejak hasil telaahan diterima

Answer explanation

Pasal 17 (2) Peraturan bersama MA dan KY tahun 2012

4. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau mlakukan rindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun. Hakim harus berperilaku

• a. jujur

• b. sederhana

• c. besar hati

• d. rendah hati

Answer explanation

Pasal 13 (4) Peraturan bersama MA dan KY tahun 2012

5. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar

• a. mutu, kecermatan, dan pengalaman

• b. pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas

• c. kecermatan, ketelitian, dan kepekaan

• d. mutu, pendidikan, dan pengalaman

Answer explanation

Pasal 14 (1) Peraturan bersama MA dan KY tahun 2012

6. Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial …. menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim

• a. dapat

• b. tidak dapat

• C. wajib

• d. tidak wajib

Answer explanation

pasal 15 Peraturan bersama MA dan KY tahun 2012

7. Kebebasan hakim menurut pasal 1 UUKK bersifat…

• a. mutlak dalam melaksanakan wewenang administratif

• b. tidak mutlak dalam melaksanakan wewenang administratif

• c. mutlak dalam melaksanakan wewenang yudisil

• d. tidak mutlak dalam melaksanakan wewenang yudisil

Answer explanation

Kebebasan hakim tidak mutlak. Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisil tidak mutlak sifatnya. Menurut Penjelasan Pasal 1 UUKK, pembatasan kebebasan hakim ini bertujuan untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa, dengan kebebasan yang tidak mutlak sifatnya tersebut, hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus dibangun menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum Ri Menurut Uu No. 4 Tahun 2004, Mimbar Hukum, Vol. 22 (1), 2010, hal. 195-196.

8. Mahkamah Agung dan keempat lingkungan peradilan di bawahnya, masih terdapat sifat eenheid van rechtspraak. Eenheid van rechtspraak artinya

• a. kesatuan peradilan

• b. kesatuan hukum

• c. satu atap peradilan

• d. satu atap hukum

Answer explanation

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum Ri Menurut Uu No. 4 Tahun 2004, Mimbar Hukum, Vol. 22 (1), 2010, hal. 198.

9. pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dalam bidang hukum. Bunyi pernyataan tersebut bersumber dari

• a. Pasal 30 UUKK

• b. Pasal 31 UUKK

• c. Pasal 32 UUKK

• d. Pasal 33 UUKK

Answer explanation

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum Ri Menurut Uu No. 4 Tahun 2004, Mimbar Hukum, Vol. 22 (1), 2010, hal. 199

10. Gagasan yang berpendapat setiap percampuran atau di satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua dua diantara tiga) dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau   pemerintahan   yang   sewenang-wenang   sehingga   badan (alat kelengkapan) organisasi  negara  harus  dipisahkan  satu  sama  lain, yakni yang satu independen terhadap yang lain. Gagasan ini menjadi salah satu inspirasi atas peradilan satu atap. Gagasan ini dikemukakan oleh

• a. Montesqiue

• b. jj rousseau

• c. robespierre

• d. Dubois

Answer explanation

Fenomena yang  telah  diajarkan  oleh  Montesquieu  mengenai ajaran    pemisahan    kekuasaan    yang    menjadikan    inspirasi    atasperadilan   satu   atap(one   roof   system)dalam   lembaga   peradilan. Dengan berintikan pada independensi masing-masing alat kelengkapan    negara,    yakni legislatif,    eksekutif,    dan    yudikatif. Gagasan  Montesquieu  yang fundamental  adalah  setiap  percampuran atau di satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua dua diantara tiga) dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau   pemerintahan   yang   sewenang-wenang   sehingga   badan   (alat kelengkapan)  organisasi  negara  harus  dipisahkan  satu  sama  lain, yakni yang satu independen terhadap yang lain.

Umi Supraptiningsih, Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Al-Ihkam, Vol 2 no. 2, 2007, hal. 300.