Perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut !

(1) Peri kebangsaan

(2) Kesejahteraan rakyat

(3) Mufakat dan demokrasi

(4) Kebangsaan Indonesia

(5) Kesejahteraan sosial

Gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Moh. Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah ....

• (1) dan (2)

• (2) dan (3)

• (3) dan (4)

• (4) dan (5)

Norma yang tidak berlaku pada masyarakat, yaitu ....

• Norma agama

• Norma kesusilaan

• Norma hukum

• Norma kebudayaan

Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah ....

• Melindungi hak golongan minoritas

• Mengutamakan golongan mayoritas

• Menghargai orang lain yang berpendapat sama

• Mengedepankan semangat persatuan bangsa

Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan, yaitu….

• Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang berumber dari Tuhan Yang Maha Esa

• Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang berumber dari hati nurani

• Sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang berumber dari tata pergaulan

• Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berumber dari adat istiadat

Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip …

• kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati

• kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat

• musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian

• kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan

Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan “. Hal ini berarti dalam   kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah …

• Firma

• BUMN

• Koperasi

• CV

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan....

• kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah

• aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah

• kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah

Hubungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ….

• Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya Pembukaan Undang-Undang Dasar

• Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

• Alinea pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

• Alinea keempat dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan.

Tata urutan tentang peraturan perundangan secara nasional di atur dalam ….

• Ketetapan MPR No.I/MPR/2000

• UU No. 10 Tahun 2004

• Ketetapan MPR No. I/MPR/2001

• Ketetapan MPR No. III/MPR/2001

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat ....

• Tertulis, memuat norma-norma/ataruan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci.

• Merupakan hukum positif yang tertinggi, memuat norma-norma/aturan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci.

• Tertulis, merupakan hukum positif yang tertinggi, dan memuat aturan yang sangat terperinci.

• Tertulis, memuat norma-norma/ataruan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi.