Non Keberatan

Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila:

• Tidak terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak

• Pajak Masukan tersebut mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak

• Terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak

• Terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak atau Pajak Masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak

Manakah dibawah ini yang benar terkait penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan

• Terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah surat ketetapan pajak diterbitkan dan terhadap surat ketetapan pajak tersebut telah diajukan keberatan

• Terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keputusan Keberatan akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dan terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding

• Terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang Materi Tambahan Jabatan Penelaah Keberatan | 21 diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak

• Jawaban a,b, dan c salah

Apabila terdapat kesalahan hitung karena perbedaan penerapan tarif menurut Pemeriksa dengan tarif menurut Wajib Pajak yang mengakibatkan ketidaksetujuan Wajib Pajak atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan, maka

• dapat diajukan pembetulan sesuai Pasal 16 UU KUP

• tidak dapat diajukan pembetulan sesuai Pasal 16 UU KUP

• dapat dibetulkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak

• dapat dibetulkan secara jabatan sesuai Pasal 16 UU KUP

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

• tanggal permohonan dikirimkan oleh Wajb Pajak.

• tanggal diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

• tanggal diterima oleh petugas peneliti permohonan.

• tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat.

Direktur Jenderal Pajak karena permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atas

• Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

• Surat Persetujuan Kesepakatan Harga Transfer

• Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

• Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak

Dibawah ini adalah hal-hal yang tepat terkait sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan yaitu

• Sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP

• Sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP

• Sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diajukan Keberatan dan telah memperoleh Surat Keputusan Keberatan

• Sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang KUP dan atas STP tersebut tidak diajukan pasal 36 ayat 1c

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan apabila atas surat ketetapan pajak yang terkait dengan STP tersebut kecuali

• Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar

• Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar

• a dan b benar

• a dan b salah

Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terkait Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2a) UU KUP, dapat diberikan Materi Tambahan Jabatan Penelaah Keberatan | 30 pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan apabila:

• Sanksi administrasi tersebut telah dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak

• Sanksi administrasi tersebut telah dibayar atau telah dilunasi oleh Wajib Pajak

• Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak

• Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan Wajib Pajak mengakui kesalahannya

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua,

• permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim

• permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim

• permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) ditambah 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim

• semua jawaban benar

Yang dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah

• Direktur

• Tax manager

• Kuasa Hukum

• Pemegang saham