Keberatan

Dibawah ini yang tidak dapat diajukan keberatan adalah

• Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

• pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

• Surat Tagihan Pajak

• Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Manakah pernyataan dibawah ini yang tidak tepat

• Keberatan harus diajukan 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan

• Keberatan harus diajukan 3 bulan setelah tanggal pemotongan atau pemungutan pajak

• Pengajuan Keberatan diperpanjang paling lama 6 bulan selama periode kahar akibat pandemi  Covid-19

• Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak terutang disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan

Penyampaian Surat Keberatan dapat dilakukan dengan cara

• Disampaikan langsung di KPP manapun dilingkup Kanwil yang sama dengan KPP WP terdaftar

• E-Filing menggunakan aplikasi KSWP

• Melalui pos kepada Kanwil DJP tempat WP terdaftar dengan bukti penerimaan surat

• Melalui jasa kurir dengan bukti penerimaan surat ke KPP tempat WP terdaftar

Manakah yang benar terkait pencabutan surat keberatan oleh Wajib Pajak

• Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat 1(a)

• Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat 1(b)

• Wajib Pajak dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak

• Jawaban a,b, dan c salah

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan surat keberatan pada KPP yang berbeda dengan KPP tempat WP terdaftar, maka

• Diberitahukan melalui saluran telepon, tempat seharusnya WP menyampaikan surat keberatan apabila keberatan disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau kurir

• Diberitahukan secara tertulis, tempat seharusnya WP menyampaikan surat keberatan apabila keberatan disampaikan secara langsung

• Diberitahukan melalui surat elektronik, tempat seharusnya WP menyampaikan surat keberatan apabila keberatan disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau kurir

• Diberitahukan secara lisan, tempat seharusnya WP menyampaikan surat keberatan apabila keberatan disampaikan secara langsung

Manakah dibawah ini yang tepat dilakukan tim peneliti keberatan dalam hal berkas keberatan diterima tidak lengkap

• Tim Peneliti Keberatan membuat permintaan kelengkapan berkas keberatan kepada Kepala KPP yang mengirimkan berkas keberatan

• Tim Peneliti Keberatan membuat laporan penelitian keberatan dan mengirimkan berkas keberatan ke Kepala KPP yang mengirimkan berkas keberatan

• Tim Peneliti Keberatan  membuat laporan penelitian keberatan dan mengirimkan berkas keberatan ke Wajib Pajak

• Semua jawaban salah

Dalam memproses keberatan Wajib Pajak, Tim Peneliti dapat melakukan hal-hal dibawah ini kecuali

• Meminjam Buku, Catatan, Data, Informasi kepada Wajib Pajak

• Melakukan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka penyelesaian keberatan

• Meninjau tempat Wajib Pajak termasuk tempat lain yang diperlukan

• Meminta Wajib Pajak untuk memberikan Keterangan terkait materi yang disegketakan

Salah satu hak Wajib Pajak harus dilaksanakan dalam proses Keberatan adalah

• Disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

• Melakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

• Dilakukan peninjauan lapangan ke tempat Wajib Pajak

• Meminjam Buku, Catatan, Data, Informasi kepada Wajib Pajak

Tim Peneliti Keberatan harus melakukan penelitian terkait pemenuhan Pasal 26A ayat (4) UU KUP apabila Wajib Pajak memberikan

• Pembukuan, catatan, data, dan informasi yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan dan diminta oleh pemeriksa, maka dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan

• Pembukuan, catatan, data, dan informasi yang diberikan pada saat proses keberatan dan tidak diminta oleh pemeriksa, maka tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan

• Pembukuan, catatan, data, dan informasi yang diberikan pada saat proses keberatan dan diminta oleh pemeriksa, maka tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan

• Pembukuan, catatan, data, dan informasi yang tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan dan tidak diminta oleh pemeriksa, maka dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (lima puluh persen) tidak dikenakan dalam hal

• Wajib Pajak tidak mencabut pengajuan keberatan

• Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan

• Pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

• Pengajuan keberatan Wajib Pajak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)