Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham :

Campuran riil dan fiktieve Stelsel

Apabila Wajib Pajak secara ikhlas bersedia membayar pajak yang terutang penagihannya telah daluwarsa :

Yang dibayarkan disebut “uang pembasuh bathin“

Yang dibayarkan disebut “uang tebusan“

Yang dibayarkan disebut “uang pengampunan pajak"

Makna “ daluwarsa “ sehubungan dengan berakhirnya utang pajak adalah :

WP tidak wajib membayar pajak terutang karena lampaunya waktu penagihan

WP tidak wajib membayar pajak terutang karena lampaunya waktu pelunasan

WP tidak wajib membayar pajak terutang karena lampaunya waktu pembayaran

Stelsel pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Campuran riil stelsel & fiktieve stelsel

Sistem pemungutan U.U. No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No .7 Tahun 2021

Campuran self dan with holding system

Sistem pemungutan U.U. No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U. No. 7 Tahun 2021

Campuran self dan with holding system

Sistem pemungutan U.U. No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Kerjasama antara Wajib Pajak dengan Fiskus

Sistem pemungutan U.U. No. 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Bea Meterai

Kerjasama antara Wajib Pajak dengan Fiskus

Sistem pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD STDD U.U.No . 11 Tahun 2020

Campuran self dan Official assessment system

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Jika sudah ada SKP [ ajaran formil ]

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.12 Tahun 1994 Tentang PBB STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Jika sudah ada SKP [ ajaran formil ]

Alasan U.U. tentang PBB & Bea Meterai serta U.U. tentang PDRD dikategorikan sebagai hukum pajak formil sekaligus hukum pajak materiil adalah karena isinya memuat tentang ;

Hak, Kewajiban, Sanksi dan Objek,Subjek serta tarif pajak

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak ;

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan;

Alasan PPh dan PBB Sektor P2 dan Sektor P3 termasuk pajak langsung adalah;

Dalam arti ekonomis harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain;

Dapat dilimpahkan kepada pihak lain;

Alasan U.U. No.8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U.No .7 Tahun 2021 termasuk pajak tidak langsung adalah;

Dapat dilimpahkan kepada pihak lain

Dalam arti ekonomis harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain;

PBB sektor P2 PBB yang diatur dalam U.U.No .28 tahun 2009 tentang PDRD ( PBB ) STDD U.U.No .7 Tahun 2021 termasuk :

Pajak langsung dan Pajak Objektif yang dipungut Pemerintah Daerah

Pajak langsung dan Pajak Subjektif

Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah

PBB sektor P3 yang diatur dalam U.U.No .12 tahun 1985 STDD U.U.No .7 Tahun 2021 termasuk :

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

Adanya penghasilan tertentu dikenai pajak bersifat final seperti bunga deposito sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 2 ) U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh juga menganut faham :

Campuran riil dan fictieve stelsel

Disebut hukum pajak materiil apabila isinya memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta sanksi perpajakan;

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak ;

Tidak disebut hukum pajak formil apabila isinya memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak ;

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan;

Alasan U.U. No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikategorikan sebagai hukum pajak formil karena isinya tidak memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan; Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak

Alasan U.U. No.7 tahun 1983 tentang PPh dan U.U No.8 tahun 1983 tentang PPN dikategorikan sebagai hukum pajak materiil karena isinya memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak ;

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan

Tax evasion dalam bidang keuangan

Dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran

Terjadinya stagnasi perputaran roda ekonomi

Jika pajak terutang ditentukan pada awal tahun pajak

Cara mengenakan pajak ini disebut voorheffing

Cara mengenakan pajak ini disebut naheffing

Cara mengenakan pajak ini disebut kombinasi voorheffing dengan naheffing

PAJAK UJIAN 1

University

•

95 Qs

Similar activities

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

University

•

98 Qs

latihan 3 PPPK soal PAI

University

•

100 Qs

HUG review session U.1

9th Grade - University

•

96 Qs

LEMBAGA SOSIAL DAN CUACA

8th Grade - University

•

90 Qs

UTS ILMU FIQH JURNALISTIK

University

•

100 Qs

Civics & Economics SOL Study Packet # 2

7th Grade - University

•

100 Qs

UTS ILMU FIQH BKI

University

•

100 Qs

Pancasila dan UUD 1945 - Bimbel Tunas Melati

10th Grade - Professional Development

•

100 Qs

PAJAK UJIAN 1

Quiz

•

Social Studies

•

University

•

Practice Problem

•

Easy

ppbp bca

Used 5+ times

FREE Resource

Tugas hukum pajak

Tujuan undang-undang pajak

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

Soal Tentang ASEAN dan Perekonomian

Quiz

•

University

100 questions

hukuk1b

Quiz

•

University

100 questions

TO UKOM

Quiz

•

University

100 questions

UTS ILMU FIQH BKI

Quiz

•

University

98 questions

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

Quiz

•

University

96 questions

HUG review session U.1

Quiz

•

9th Grade - University

100 questions

Tercer parcial INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Quiz

•

University

100 questions

The Nature and Relevance of Research

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

5 questions

This is not a...winter edition (Drawing game)

Quiz

•

1st - 5th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Identify Iconic Christmas Movie Scenes

Interactive video

•

6th - 10th Grade

20 questions

Christmas Trivia

Quiz

•

6th - 8th Grade

18 questions

Kids Christmas Trivia

Quiz

•

KG - 5th Grade

11 questions

How well do you know your Christmas Characters?

Lesson

•

3rd Grade

14 questions

Christmas Trivia

Quiz

•

5th Grade

20 questions

How the Grinch Stole Christmas

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Social Studies

25 questions

Christmas Movies!

Quiz

•

5th Grade - University

60 questions

Logos and Slogan Quiz

Quiz

•

10th Grade - University

PAJAK UJIAN 1

95 questions

Keberadaan Pasal 25 ayat ( 1 ) dan Pasal 27 ayat ( 1 ) U.U.KUP tentang hak WP mengajukan keberatan dan banding menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :

Landasan hukum dilakukannya pemungutan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di Indonesia :

Landasan strategi pemungutan pajak di Indonesia adalah :

Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas dasar

Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak atas dasar

Azas falsafah hukum yang menjadi salah satu syarat pembuatan U.U.Pajak :

Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak, dalam arti adil pada perundang-undangannya maupun pelaksanaannya , merupakan :

WP diberikan keringanan untuk tidak membayar denda / bunga , namun tetap diwajibkan untuk membayar utang pokoknya, merupakan salah satu cara mengakibatkan berakhirnya utang pajak :

Pajak-pajak yang umumnya timbul karena suatu kejadian atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang melakukan termasuk :

Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham :

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Social Studies