Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham :

Campuran riil dan fiktieve Stelsel

Apabila Wajib Pajak secara ikhlas bersedia membayar pajak yang terutang penagihannya telah daluwarsa :

Yang dibayarkan disebut “uang pembasuh bathin“

Yang dibayarkan disebut “uang tebusan“

Yang dibayarkan disebut “uang pengampunan pajak"

Makna “ daluwarsa “ sehubungan dengan berakhirnya utang pajak adalah :

WP tidak wajib membayar pajak terutang karena lampaunya waktu penagihan

WP tidak wajib membayar pajak terutang karena lampaunya waktu pelunasan

WP tidak wajib membayar pajak terutang karena lampaunya waktu pembayaran

Stelsel pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Campuran riil stelsel & fiktieve stelsel

Sistem pemungutan U.U. No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No .7 Tahun 2021

Campuran self dan with holding system

Sistem pemungutan U.U. No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U. No. 7 Tahun 2021

Campuran self dan with holding system

Sistem pemungutan U.U. No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Kerjasama antara Wajib Pajak dengan Fiskus

Sistem pemungutan U.U. No. 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Bea Meterai

Kerjasama antara Wajib Pajak dengan Fiskus

Sistem pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD STDD U.U.No . 11 Tahun 2020

Campuran self dan Official assessment system

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Jika sudah ada SKP [ ajaran formil ]

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.12 Tahun 1994 Tentang PBB STDD U.U.No .11 Tahun 2020

Jika sudah ada SKP [ ajaran formil ]

Alasan U.U. tentang PBB & Bea Meterai serta U.U. tentang PDRD dikategorikan sebagai hukum pajak formil sekaligus hukum pajak materiil adalah karena isinya memuat tentang ;

Hak, Kewajiban, Sanksi dan Objek,Subjek serta tarif pajak

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak ;

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan;

Alasan PPh dan PBB Sektor P2 dan Sektor P3 termasuk pajak langsung adalah;

Dalam arti ekonomis harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain;

Dapat dilimpahkan kepada pihak lain;

Alasan U.U. No.8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U.No .7 Tahun 2021 termasuk pajak tidak langsung adalah;

Dapat dilimpahkan kepada pihak lain

Dalam arti ekonomis harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain;

PBB sektor P2 PBB yang diatur dalam U.U.No .28 tahun 2009 tentang PDRD ( PBB ) STDD U.U.No .7 Tahun 2021 termasuk :

Pajak langsung dan Pajak Objektif yang dipungut Pemerintah Daerah

Pajak langsung dan Pajak Subjektif

Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah

PBB sektor P3 yang diatur dalam U.U.No .12 tahun 1985 STDD U.U.No .7 Tahun 2021 termasuk :

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

Adanya penghasilan tertentu dikenai pajak bersifat final seperti bunga deposito sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 2 ) U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh juga menganut faham :

Campuran riil dan fictieve stelsel

Disebut hukum pajak materiil apabila isinya memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta sanksi perpajakan;

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak ;

Tidak disebut hukum pajak formil apabila isinya memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak ;

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan;

Alasan U.U. No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikategorikan sebagai hukum pajak formil karena isinya tidak memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan; Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak

Alasan U.U. No.7 tahun 1983 tentang PPh dan U.U No.8 tahun 1983 tentang PPN dikategorikan sebagai hukum pajak materiil karena isinya memuat tentang ;

Objek, Subjek dan peraturan yang memuat tarif pajak

Tatacara penyelengaraaan penetapan suatu utang pajak ;

Hak fiskus, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak serta Sanksi perpajakan

Tax evasion dalam bidang keuangan

Dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran

Terjadinya stagnasi perputaran roda ekonomi

Jika pajak terutang ditentukan pada awal tahun pajak

Cara mengenakan pajak ini disebut voorheffing

Cara mengenakan pajak ini disebut naheffing

Cara mengenakan pajak ini disebut kombinasi voorheffing dengan naheffing

PAJAK UJIAN 1

Authored by ppbp bca

Social Studies

University

Used 5+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

95 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Keberadaan Pasal 25 ayat ( 1 ) dan Pasal 27 ayat ( 1 ) U.U.KUP tentang hak WP mengajukan keberatan dan banding menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :

Azas Falsafah Hukum

Azas Certainty

Azas Yuridis

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Landasan hukum dilakukannya pemungutan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di Indonesia :

U.U.D. 1945 Pasal 23 ayat [ 1 ]

U.U.D. 1945 Pasal 23 ayat [ 2 ]

U.U.D. 1945 Pasal 23A

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Landasan strategi pemungutan pajak di Indonesia adalah :

APBN setiap tahun anggaran dan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan

Rencana Kerja Kementerian Keuangan RI

Rencana Kerja Direktorat Pajak

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas dasar

Azas Domisili

Azas sumber

Azas Kebangsaan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak atas dasar

Azas Domisili

Azas Sumber

Azas Kebangsaan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Azas falsafah hukum yang menjadi salah satu syarat pembuatan U.U.Pajak :

Sejalan dengan Sila ke 3 dari Panca Sila

Sejalan dengan Sila ke 2 dari Panca Sila

Sejalan dengan Sila ke 4 dari Panca Sila

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak, dalam arti adil pada perundang-undangannya maupun pelaksanaannya , merupakan :

Tujuan / guna hukum pajak

Tugas hukum pajak

Tujuan undang-undang pajak

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

90 questions

Kisi-kisi Soal UKG BK PA 2024_1

Quiz

•

University

90 questions

MID TEST FINANCIAL MANAGEMENT

Quiz

•

University

100 questions

Bismillah PAS Sejarah Peminatan Dapet Nilai Bagus!

Quiz

•

10th Grade - Professi...

100 questions

ASAS 1 PENDIDIKAN PANCASILA

Quiz

•

4th Grade - University

100 questions

Soal OSN SD 2025 9

Quiz

•

5th Grade - University

100 questions

untitled

Quiz

•

6th Grade - University

98 questions

matex4

Quiz

•

University

100 questions

kt11

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

10 questions

GPA Lesson

Presentation

•

9th - 12th Grade

7 questions

Albert Einstein

Quiz

•

3rd Grade

31 questions

Bridge A Review

Quiz

•

3rd Grade

6 questions

Blue Sue and Red Ruth

Quiz

•

3rd Grade

8 questions

(Day12 HW) Inverse Trig Ratios

Quiz

•

9th Grade

20 questions

Summer Geometry QUIZ (Week3)

Quiz

•

9th Grade

16 questions

Theme Practice

Quiz

•

7th Grade

20 questions

Taxes

Quiz

•

9th - 12th Grade

PAJAK UJIAN 1

Keberadaan Pasal 25 ayat ( 1 ) dan Pasal 27 ayat ( 1 ) U.U.KUP tentang hak WP mengajukan keberatan dan banding menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :

Landasan hukum dilakukannya pemungutan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di Indonesia :

Landasan strategi pemungutan pajak di Indonesia adalah :

Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas dasar

Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak atas dasar

Azas falsafah hukum yang menjadi salah satu syarat pembuatan U.U.Pajak :

Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak, dalam arti adil pada perundang-undangannya maupun pelaksanaannya , merupakan :

WP diberikan keringanan untuk tidak membayar denda / bunga , namun tetap diwajibkan untuk membayar utang pokoknya, merupakan salah satu cara mengakibatkan berakhirnya utang pajak :

Pajak-pajak yang umumnya timbul karena suatu kejadian atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang melakukan termasuk :

Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham :

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground