Pre Test Hukum Perundang-Undangan Perkebunan

Di bawah ini merupakan bagian dari pengertian agraria, KECUALI

• Bumi

• Ruang Angkasa

• Rumah

• Air

Negara diberikan Hak Menguasai Negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria. Hak menguasai negara di atur pada Pasal berapa dalam UUPA?

• Pasal 1

• Pasal 2

• Pasal 3

• Pasal 4

Hak Penguasaan atas Tanah Terhadap Masyarakat Hukum adat disebut

• Hak Bangsa

• Hak Milik

• Hak Ulayat

• Hak Menguasai Negara

Pasal 6 UUPA mengatur bahwa semua tanah mempunyai fungsi

• Tempat Tinggal

• Komersial

• Sosial

• Pertanian

dibawah ini adalah Hak atas tanah yang diperlukan untuk Usaha perkebunan, KECUALI

• Hak Milik

• Hak Guna Usaha

• Hak Pakai

• Hak Sewa

Perombakan kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur hukum pertanahan baru adalah definisi dari

• Penatagunaan Tanah

• Landreform

• Pendaftaran Tanah

• Perhutanan Sosial

kegiatan pendaftaran tanah secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan adalah pendaftaran tanah secara

• Sporadik

• Sistematis

• Komunalis

• Sporadis

Hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh Warga Negara Asing adalah sebagai berikut, KECUALI

• Hak Milik

• Hak Pakai

• Hak Sewa

• Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Dibawah ini adalah alasan mengapa pemilikan lahan harus dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 18 Tahun 2016, KECUALI

• agar setiap orang bisa memiliki tanah

• agar tanah tidak dikuasai kaum kapiltalis

• agar ketahanan pangan bangsa terjaga

• agar pemerataan kesejahteraan ekonomi terwujud

Dibawah ini yang BUKAN tujuan dari Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) yaitu?

• Memberi perlindungan kepada masyarakat dari kriminalisasi saat memperjuangkan lingkungan

• Mencegah perusahaan untuk menuntut secara pidana maupun perdata Masyarakat saat memperjuangkan lingkungan

• Menjamin keamanan perusahaan untuk tetap dapat melaksanakan kegiatannya tanpa gangguan masyarakat

• Menjamin kebebasan berbicara masyarakat yang terdampak pembangunan