Soal Babak Kedua

Anggota tim kerja Budget Execution Services Team pada Division of Budget Execution (Div. BE) adalah

• Pejabat dan/atau pegawai pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II dan/atau Pejabat Fungsional

• Pejabat dan/atau pegawai pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan/atau Pejabat Fungsional

• Pejabat dan/atau pegawai pada Seksi Supervisi Proses Bisnis dan Seksi Supervisi Teknis Aplikasi dan/atau Pejabat Fungsional

• Pejabat dan/atau pegawai pada Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan/atau Pejabat Fungsional

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah, kecuali

• Asumsi kemandirian entitas

• Asumsi kesinambungan entitas

• Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

• Asumsi Efektivitas dan Efisiensi Entitas

Batas waktu penyelesaian revisi Anggaran pada Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah

• Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak

• Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak

• Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak

• Paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak

Laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA-E1 terdiri dari

• Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III dan Tahunan

• Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I, Triwulan III dan Tahunan

• Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I dan Tahunan

• Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III dan Tahunan

Berdasarkan PMK No. 210/PMK.05/2022, pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak pembayaran paling banyak berapa?

• Rp.10.000.000,-

• Rp.50.000.000,-

• Rp.100.000.000,-

• Rp.200.000.000,-

Yang tidak termasuk belanja daerah adalah

• Belanja Transfer

• Belanja Modal

• Belanja Operasi

• Belanja lain-lain

Revisi anggaran terkait tunggakan dengan jumlah tunggakan per tagihan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dilampiri dengan:

• Hasil verifikasi/ reviu dari APIP K/L

• Hasil verifikasi/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

•  Surat pernyataan dari KPA

• Surat persetujuan dari Eselon I K/L

Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali

• Substantif

• Formal

• Teknis

• Administratif

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD di bawah ambang…

• 0.03

• 0.04

• 0.05

• 0.06

Struktur APBD terdiri dari

• Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Transfer Daerah 

• Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

• Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer daerah dan Pembiayaan Daerah

• Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pajak Daerah