UH ORBA

• Front Nasional

• Front Pancasila

• Front Demokratik Rakyat

• Barisan Pancasila

• Dewan Nasional

• melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat dengan menurunkan 9 bahan pokok

• merombak susunan kabinet yang terlibat Partai Komunis Indonesia

• membubarkan PKI dan ormas-ormasnya sebagai partai terlarang di Indonesia

• merancang ketetapan perubahan pemerintahan sesuai dengan azas Demokrasi Pancasila

• melakukan normalisasi hubungan dengan dunia internasional

• Menerapkan tiga tuntutan rakyat sebagai perwujudan amanat penderitaan rakyat.

• Mengakhiri kekuasaan Soekarno yang cenderung ke blok sosialis.

• Membubarkan partai-partai politik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

• Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

• Menetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara.

• kelompok yang memprotes sikap presiden

• kebangkitan dari kelompok Angkatan Darat

• adanya aksi gerakan mahasiswa menolak Orde Baru

• dukungan Angkatan Darat terhadap gerakan mahasiswa

• tuntutan terhadap pendukung peristiwa G30S/PKI

• menahan menteri yang diduga terlibat G30 S/PKI

• lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret

• memulihkan kewibawaan pemerintah

• membubarkan Partai Komunis Indonesia

• membentuk sebuah kabinet baru

• Ketetapan MPRS, Nomor XIV/MPRS/1966

• Ketetapan MPRS, Nomor XIII/MPRS/1966

• Ketetapan Presiden No 1/3/1966, tertanggal 12 Maret 1966

• Surat Presiden RI Nomor 1/Pres/1967, tertanggal 10 Januari 1967

• Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

• menerima pinjaman lunak yang tergabung dalam IGGI, IMF, IDA , ADB , danWorld Bank

• mencoba menarik investor asing berdasarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA

• memperkuat nilai rupiah dengan meningkatkan kegiatan eksport

• membuat pokok-pokok regulasi berdasar UU No. 13 tahun 1967

• menerapkan rencana pembangunan lima tahun (Repelita)

• pertumbuhan konglomerasi tidak disertai dengan kemampuan berusaha

• konglomerasi bidang usaha yang tidak menyentuh kepentingan rakyat

• pertumbuhan konglomerasi yang disertai adanya KKN

• konglomerasi menggantungkan diri pada penguasa

• konglomerasi memiliki hutang yang banyak

• Tap MPRS No.XXXIII/MPRS/1967

• Tap MPRS No.IX/MPRS/1966

• Tap MPRS NO.XXIX/MPRS/1966

• Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968

• Tap MPRS NO.XXIX/MPRS/1966

• Kembalinya sistem pemerintahan Republik Parlementer.

• Presiden Soekarno kembali memiliki pembantu yang setara dengan kedudukan wakil presiden.

• Adanya pembagian kekuasaan kenegaraan dengan pemerintahan.

• Persiapan regenerasi kepemimpinan negara yang disetujui MPRS.

• Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera.