PPKN 8 S1 HAL 049

PPKN 8 S1 HAL 049

2nd Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Quiz Pancasilaku

Quiz Pancasilaku

2nd Grade

10 Qs

Pancasila Quiz

Pancasila Quiz

1st - 3rd Grade

10 Qs

PPKn Week 2 Pancasila - UOI 6

PPKn Week 2 Pancasila - UOI 6

2nd Grade

10 Qs

ULANGAN BAB 1PPKn

ULANGAN BAB 1PPKn

1st - 3rd Grade

10 Qs

kedaulatan negara kesatuan republik indonesia

kedaulatan negara kesatuan republik indonesia

1st Grade - Professional Development

10 Qs

SOAL LATIHAN KELAS 2 PENDIDIKAN PANCASILA

SOAL LATIHAN KELAS 2 PENDIDIKAN PANCASILA

2nd Grade

10 Qs

Quis Koperasi Indonesia

Quis Koperasi Indonesia

1st - 5th Grade

10 Qs

Tema 7 Sub tema 3 ( IPS/Dasar Negara )

Tema 7 Sub tema 3 ( IPS/Dasar Negara )

1st - 5th Grade

10 Qs

PPKN 8 S1 HAL 049

PPKN 8 S1 HAL 049

Assessment

Quiz

Other

2nd Grade

Hard

Created by

almas site

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Apa yang dimaksud asas kerakyatan dan musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila?

Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.

Asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan tintuk menyatakan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai semangat kekeluargaan.

asas kerakyatan adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

asas musyawarah untuk mufakat adalah merundingkan suatu hal terkait negara

asas kerakyatan adalah pemikiran dasar yang terdapat dibalik sistem hukum.

asas musyawarah untuk mufakat adalah membicarakan suatu hal terkait perkembangan pemerintah

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Apa kekurangan sistem pemerintahan presidensial?

a. sistem pertanggungjawabannya sangan jelas

b. ikut dalam membela negara

a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

b. sistem pertanggungjawabannya kurang jelas

a. Menjaga tetap tegaknya Negara Republik Indonesia.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan negara oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara!

a. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

b. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah

a. tidak menjaga kerukunan antar warga negara

b. tidak mendukung setiap kebijakan pemerintahan

a. tidak memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintahan

b. membeli produk luar negeri

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

ciri-ciri sistem pemerintahan negara yang menganut asas kedaulatan rakyat adalah...

a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

b. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.

a. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilakukan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.

b. Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah...

a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. b. Kekuasaan presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.

a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

a. Kabinet memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode kerjanya berakhir dengan alasan tertentu.

a. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.