PTS PPKN X MIPA-IPS

Pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…

                      

• Dipilih oleh partai politik

• Dipilih langsung oleh rakyat

• Pengangkatan kepala daerah

• Dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat

• Dilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintah di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah adalah….

• Peradilan/Yustisi

• Politik luar negeri    

• Kebijakan Pendidikan

• Pertahanan dan keamanan

• Moneter dan  fiscal nasional

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan ….

• Asas keterbukaan dan akuntabilitas

• Asas otonomi dan tugas pembantuan

• Asas kepastian hukum dan demokrasi

   

• Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan

• Asas keseimbangan dan pembagian keuangan

Di dalam negara yang tingkat Pendidikan masyarakat relative belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disipakan oleh pemerintah pusat, hal tersebut dalam praktek kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentu…

• Federasi

• Serikat

•  Kesatuan

• Negara Bagian

• a.       Semua Benar

   

1.    Perhatikan data berikut :

1.       Politik luar negeri, pertahanan, Kesehatan, agama

2.       Pertahanan, agama moneter, politik luar negeri

3.       Perumahan, Kesehatan, tata ruang, pertahanan.

4.       Kesehatan, agama, politik luar negeri, keamanan.

5.       Agama, moniter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data diatas bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukan oleh nomor…

• 1 Dan 2

• 1 dan 3

• 1 dan 5

• 2 dan 4

• 2 dan 5

DKI Jakarta diberikan Kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang – undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah…

• UU RI No 21 Tahun 2001        

• UU RI No 18 Tahun 2001

• UU RI No 11 Tahun 2006

• UU RI No 29 Tahun 2007

• UU RI No 13 Tahun 2012

Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari….

• MPR

• DPR

• DPD

• DPRD

• PRESIDEN

Negara kesatuan RI menganut Asas Desentralisasi maka terdapat kewenangan, dan tugas – tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan…

•     Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintah daerah

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar

• Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah

• Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan disentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalam yang bersifat negara ( BENHEIDSTAAT) yaitu nilai…

• Nilai dasar

• Nilai politik

• Nilai unitaris

• Nilai esensial

• Nilai administrasi

Prinsip dalam penyelenggara pemerintahan daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahtraan masyarakat lokal, yaitu prinsip….

• Prinsip pemberdayaan

• Prinsip kesatuan

• Prinsip penyebaran

• Prinsip keserasian

• Prinsip tanggungjawab