TWK - Integritas

Pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya adalah pengertian dari...

• suap

• konflik kepentingan dalam pengadaan

• perbuatan curang

• pemerasan

• gratifikasi

Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali...

• pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian yang saat ini berlaku undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

• orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari swasta

• orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

• pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana

• orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Pemberian yang wajar karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan adalah...

• gratifikasi

• gratifikasi yang dianggap suap

• penggelapan dalam jabatan

• hadiah

• suap

Ketentuan sanksi pidana terhadap setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, menjadi tidak berlaku apabila...

• gratifikasi tersebut diabaikan oleh KPK

• gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK

• semua benar

• gratifikasi tersebut dilaporkan ke KPK

• gratifikasi tersebut diterima oleh PNS atau penyelenggara negara

Pemakaian mobil dinas dilarang digunakan untuk mudik karena termasuk kepentingan pribadi, untuk pulang ke kampung halaman, bukan kepentingan dinas. Apalagi memakai mobil dinas dan bahan bakarnya dimintakan ganti kantor. Sangat tidak dianjurkan polemik soal penggunaan kendaraan dinas khususnya mobil untuk mudik hampir terulang setiap tahun. Padahal penggunaan mobil dinas sudah jelas melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi masih saja ada Pemerintah Daerah atau instansi yang mengabaikan. Penggunaan fasilitas negara ini mereka lakukan untuk kepentingan pribadi demi menjaga gengsi dan tanpa mengeluarkan biaya yang lebih. Perilaku ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran pengamalan Pancasila terutama sila...

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Kita seringkali melihat Kosupsi melalui berita di media massa, TV, ataupun surat kabar. Umumnya dilakukan oleh manusia yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan rendahnya...

• moralitas manusia Indonesia, sehingga melakukan kebaikan dalam bentuk korupsi

• pengetahuan manusia Indonesia, sehingga melakukan hal yang tidak bermoral seperti pembunuhan

• penanaman nilai Pancasila, sehingga tidak memiliki sikap adil dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari

• integritas dalam diri, sehingga nilai kejujuran dalam diri hilang dan luntur

• teknologi yang ada di masa ini, sehingga membuat manusia semakin beradab

Indonesia memiliki penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa. Seandainya 25% dari jumlah tersebut  merupakan PNS dan masyarakat pengguna layanan yang berani menegakkan integritas, maka akan terjadi hal-hal berikut dalam layanan publik, kecuali...

• a.petugas pelayanan publik melayani Sesuai dengan standar

• b.indeks persepsi korupsi meningkat

• c.menyelenggarakan layanan menjadi lebih jelas mudah dan transparan

• d.pungli merajalela

• e.kualitas pelayanan kesehatan meningkat

Jika berhasil memberantas korupsi, Indonesia bisa menjadi negara yang kaya dan makmur yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki potensi wilayah berupa posisi yang strategis. Posisi strategis tersebut adalah...

• a.Indonesia Negara Asia

• b.Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudra

• c.Indonesia memiliki kekayaan tambang

• d.Indonesia memiliki kekayaan alam

• e.Indonesia dekat dengan Australia

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh U4, kegagalan lembaga anti korupsi disebabkan oleh hal berikut, kecuali...

• a.rendahnya kepercayaan publik

• b.tidak punya struktur organisasi yang memadai

• c.semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi

• d.penetapan hukum yang terhadap korupsi yang kurang mendorong, tindak efektif, dan ambigu

• e.kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sehingga penanganannya pun harus dengan cara luar biasa. Manakah diantara langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk menimbulkan efek jera...

• a.hukuman koruptor hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi oleh terdakwa saja

• b.tidak ada jawaban yang benar

• c.penetapan sanksi biaya sosial bagi koruptor

• d.menambah hukuman koruptor berupa denda, uang pengganti, dan ongkos perkara

• e.hukuman koruptor jangan mempertimbangkan akibat kerusakan sosial ekonomi maupun lingkungan