Manakah dari pernyataan di bawah ini yang kurang tepat sehubungan dengan pengangkatan Bendahara Pengeluaran?

• Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran

• Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM

• Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak terikat periode

• Kewenangan pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada KPA Satker

Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat terkait dengan besaran UP yang kelola oleh Bendahara Pengeluaran sesuai PMK Nomor 210/PMK.05/2022 adalah

• Sesuai dengan kebutuhan UP Satker dalam 1 (satu) bulan maksimal 600juta

• Sesuai dengan kebutuhan UP Satker dalam 1 (satu) bulan maksimal 200juta

• Sesuai dengan kebutuhan UP Satker dalam 1 (satu) bulan maksimal 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP

• Sesuai dengan kebutuhan UP Satker dalam 1 (satu) bulan maksimal 1/12 dari total pagu DIPA

Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat sehubungan dengan perhitungan nilai indikator Pengelolaan UP dan TUP sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022

• Hanya dihitung berdasarkan ketepatan waktu GUP

• Dihitung  berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu Ketepatan Waktu, Persentase GUP, dan Ketepatan Penggunaan TUP

• Dihitung  berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu Ketepatan Waktu, Persentase GUP, dan Setoran TUP

• Dihitung  berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu Ketepatan Waktu dan Setoran TUP

Manakah dari pilihan jawaban berikut yang benar terkait kepemilikan KKP oleh Satker?

• Satker hanya memiliki 1 (satu) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP

• Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP

• Satker wajib memiliki 2 (dua) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP

• Satker dapat memiliki 3 (tiga) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP

Pemeriksaan kas bendahara dilakukan paling sedikit:

• satu kali dalam satu bulan

• dua kali dalam satu bulan

• sekali dalam tiga bulan

• setiap akhir hari kerja

Pendebitan Rekening Satker sebagaimana diatur pada PMK 183/PMK.05/2019 dilakukan dengan menggunakan, kecuali

• CMS

• kartu debit;

• penarikan tunai melalui teller.

• Cek/bilyet giro

Penyaluran dana UP dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dilakukan berdasarkan

• SPBy yang ditandatangani PPK atas nama KPA

• Perintah PPK atas nama KPA

• Rincian kebutuhan dana yang disampaikan oleh BPP

• Pembagian UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan masing-masing BPP

Bendahara secara fungsional bertanggungjawab kepada :

• Kuasa BUN

• Pimpinan langsung Bendahara

• PPK

• Kepala satker

Digipay dikembangkan untuk mendorong hal-hal berikut, kecuali

• Penggunaan UP secara cash only

• Perluasan akses dan kesempatan UMKM

• Memfasilitasi perpajakan atas transaksi belanja UP secara online

• Mencegah moral hazard dari interaksi fisik

Digipay memberikan beberapa opsi instrumen pembayaran transaksi sebagai berikut

• CMS FA dan KKP

• CMS VA dan KKPD

• CMS VA dan KKP

• BI Fast dan KKP