TRY OUT 2 BULANAN UTBK-SNBT 2023 SMA N.1 SIBOLANGIT

(paragraf 1) Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina lntemasional (Jabung) Ltd. disegel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Saluan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dlkatakan Kepala   Bagian   Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk SUMO Umjung Jabung Timur. "Alas permintaan alokasi gas ke BUMO mereka itulah menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah katau tidak dapat pasokan gas izin tidak diketuarkan," ujar Elan. Masatahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsiJJ1g bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu pertu perjanjian, per\LJ infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.

(paragraf 2) Memang saat ini PetroChina Jabung yang be[operasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian darl gasmwni sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFO). "lidak bisa seperti ilu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnyTl';llitu saja memakan waktu dua lahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu PelroChina-nya, permintaan Pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani

perjanjiannya," jelasnya. Oitambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana, mengatakan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk SUMO sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. "Sesuai dengan roadmap tersebul, saat ini due diligence terhadap SUMO yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013," ujar Gde. Akan telapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.

(paragraf 3) Terkait penmasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur,kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan olen Pemkab Tanjung Jabung Timur. Soal ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. ''Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JGC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri,' papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China disitu hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset negara,"tandas Gde.

(pertanyaan) Penyebab utama terjadinya konflik dalam bacaan di alas adalah ....

• miskomunikasi antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan SKK Migas

• Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapat jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya

• Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke Petro China lnternasional (Jabung) Ltd.

• Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur minyak milik Petro China lnternasional (Jabung) Ltd.

• terjadi ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan Petro China lnternasional (Jabung) Ltd.

(paragraf 1) Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina lntemasional (Jabung) Ltd. disegel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Saluan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dlkatakan Kepala   Bagian   Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk SUMO Umjung Jabung Timur. "Alas permintaan alokasi gas ke BUMO mereka itulah menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah katau tidak dapat pasokan gas izin tidak diketuarkan," ujar Elan. Masatahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsiJJ1g bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu pertu perjanjian, per\LJ infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.

(paragraf 2) Memang saat ini PetroChina Jabung yang be[operasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian darl gasmwni sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFO). "lidak bisa seperti ilu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnyTl';llitu saja memakan waktu dua lahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu PelroChina-nya, permintaan Pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani

perjanjiannya," jelasnya. Oitambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana, mengatakan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk SUMO sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. "Sesuai dengan roadmap tersebul, saat ini due diligence terhadap SUMO yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013," ujar Gde. Akan telapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.

(paragraf 3) Terkait penmasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur,kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan olen Pemkab Tanjung Jabung Timur. Soal ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. ''Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JGC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri,' papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China disitu hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset negara,"tandas Gde.

(pertanyaan) Manakah penyataan yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas?

• Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel aset negara

• Proses jual-beli gas bumi tidak semudah jual-beli tahu-tempe

• Presiden memerintahkan percepatan proses perizinan pengeboran sumur minyak.

• Sekretaris SKK Migas menyayangkan proses penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur

• permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD gas bumi ditargetkan akan selesai pada Oktober 2013

(paragraf 1) Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina lntemasional (Jabung) Ltd. disegel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Saluan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dlkatakan Kepala   Bagian   Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk SUMO Umjung Jabung Timur. "Alas permintaan alokasi gas ke BUMO mereka itulah menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah katau tidak dapat pasokan gas izin tidak diketuarkan," ujar Elan. Masatahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsiJJ1g bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu pertu perjanjian, per\LJ infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.

(paragraf 2) Memang saat ini PetroChina Jabung yang be[operasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian darl gasmwni sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFO). "lidak bisa seperti ilu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnyTl';llitu saja memakan waktu dua lahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu PelroChina-nya, permintaan Pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani

perjanjiannya," jelasnya. Oitambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana, mengatakan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk SUMO sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. "Sesuai dengan roadmap tersebul, saat ini due diligence terhadap SUMO yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013," ujar Gde. Akan telapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.

(paragraf 3) Terkait penmasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur,kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan olen Pemkab Tanjung Jabung Timur. Soal ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. ''Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JGC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri,' papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China disitu hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset negara,"tandas Gde.

(pertanyaan) Manakah pemyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan Gde Pradyana?

• Sumur-sumur minyak di Tanjung Jabung Timur sebenarnya milik Negara

• Penyegelan sumur-sumur minyak oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur tidak sesuai roadmap

• Karena belum mencapai due diligence, terjadilah penyegelan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur

• Petro China lnternasional (Jabung) Ltd. sudah mengajukan permohonan izin ke Pemkab Tanjung Jabung Timur

• SKK Migas belum mengetahui alasan sebenamya di batik penyegelan yang dilakukan Pemkab Tanjung Jabung Timur

(paragraf 1) Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina lntemasional (Jabung) Ltd. disegel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Saluan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dlkatakan Kepala   Bagian   Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk SUMO Umjung Jabung Timur. "Alas permintaan alokasi gas ke BUMO mereka itulah menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah katau tidak dapat pasokan gas izin tidak diketuarkan," ujar Elan. Masatahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsiJJ1g bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu pertu perjanjian, per\LJ infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.

(paragraf 2) Memang saat ini PetroChina Jabung yang be[operasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian darl gasmwni sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFO). "lidak bisa seperti ilu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnyTl';llitu saja memakan waktu dua lahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu PelroChina-nya, permintaan Pemkab Tanjung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani

perjanjiannya," jelasnya. Oitambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana, mengatakan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk SUMO sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. "Sesuai dengan roadmap tersebul, saat ini due diligence terhadap SUMO yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013," ujar Gde. Akan telapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.

(paragraf 3) Terkait penmasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur,kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan olen Pemkab Tanjung Jabung Timur. Soal ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. ''Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JGC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri,' papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petro China disitu hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik Petro China. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset negara,"tandas Gde.

(pertanyaan) Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di alas adalah ....

• PetroChina lntemasional (Jabung) Ltd. menyetujui penmintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur, yaitu jatah 10 MMSCFD gas bumi

• untuk memenuhi permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih-kurang delapan bulan

• komunikasi sedang dijalin antara SKK Migas dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur

• proses ekspor gas bumi ke Singapura memakan waktu dua tahun

• Petro China lntemasional (Jabung) Ltd. menjual gas ke Singapura

(paragraf 1) Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak sampai mendominasl perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting bert{aitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor a sing tenmasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

(paragraf 2) Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan mele\?da Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbanksn Indonesia hingga 99 persen. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasat harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia.

(paragraf 3) Tetapi ini kondisi pada lebih satu dekade lalut-,KWondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur 'lffiri produk domestik brute (PDB) sudah mencapai Rp 8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam keloinpok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa di mana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di alas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

(paragraf 4) Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negeri asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli

sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama lni menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

(paragraf 5) Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. lni agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional. Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan. Infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi bukan anti asing.

(pertanyaan) lnformasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ....

• investor asing mendorong perekonomian sektor riil

• negara yang didominasi investor asing sangat rentan

• pada tahun 1998/1999 Indonesia dilanda krisis keuangan

• saat ini investor asing menguasai 99 persen saham perbankan Indonesia

• dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa menjadi daya tarik investor

(paragraf 1) Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak sampai mendominasl perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting bert{aitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor a sing tenmasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

(paragraf 2) Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan mele\?da Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbanksn Indonesia hingga 99 persen. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasat harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia.

(paragraf 3) Tetapi ini kondisi pada lebih satu dekade lalut-,KWondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur 'lffiri produk domestik brute (PDB) sudah mencapai Rp 8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam keloinpok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa di mana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di alas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

(paragraf 4) Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negeri asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli

sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama lni menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

(paragraf 5) Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. lni agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional. Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan. Infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi bukan anti asing.

(pertanyaan) Yang menjadi nilai positif dari adanya investor asing bidang perbankan di Indonesia adalah ....

• Indonesia masuk dalam kelompok negara G20

• Indonesia menjadi negara yang mempunyai daya tarik

• Negara Indonesia menjadi negara yang berpenduduk 240 juta jiwa

• meningkatnya kelas menengah dengan kemampuan belanja yang meningkat

• mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi

(paragraf 1) Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak sampai mendominasl perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting bert{aitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor a sing tenmasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

(paragraf 2) Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan mele\?da Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbanksn Indonesia hingga 99 persen. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasat harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia.

(paragraf 3) Tetapi ini kondisi pada lebih satu dekade lalut-,KWondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur 'lffiri produk domestik brute (PDB) sudah mencapai Rp 8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam keloinpok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa di mana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di alas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

(paragraf 4) Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negeri asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli

sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama lni menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

(paragraf 5) Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. lni agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional. Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan. Infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi bukan anti asing.

(pertanyaan) Kata yang mempunyai arti hampir sama dengan resiproka/ pada paragraf keempat adalah ....

• Menguntungkan

• Kebersamaan

• timbal balik

• kekuatan

• manfaat

(paragraf 1) Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak sampai mendominasl perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting bert{aitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing terutama investor asing tidak bisa dinisbikan. Investor a sing tenmasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.

(paragraf 2) Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan mele\?da Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbanksn Indonesia hingga 99 persen. Karena ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak perlu negara di mana bank asing tadi berasat harus membuka diri bagi keberadaan bank asal Indonesia.

(paragraf 3) Tetapi ini kondisi pada lebih satu dekade lalut-,KWondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur 'lffiri produk domestik brute (PDB) sudah mencapai Rp 8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam keloinpok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa di mana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di alas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.

(paragraf 4) Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermediasi perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak jalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negeri asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli

sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama lni menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.

(paragraf 5) Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. lni agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional. Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan. Infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi bukan anti asing.

(pertanyaan) Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah ....

• Indonesia masuk kelompok G 20

• peranan Investor asing di Indonesia

• mengurangi ketergantungan investor asing

• peningkatan kekuatan ekonomi di Indonesia

• investor asing untuk menggerakkan perekonomian daerah

(paragraf 1) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Dengan melihat pola dan karakteristik hujan di Indonesia, maka diperkirakan puling beliung berpotensi terjadi hingga Maret - April 2013. "Selama tahun 2012, data sementara terjadi 295 puling beliung di Indonesia atau sekitar 36 persen dari total bencana selama 2012," tutur Kepala Pusat Data, lnformasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),  Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (27/12).

(paragraf 2) Menurut Sutopo, tren kejadian puting beliung cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Selama 2002-2011 meningkat 28 kali lipat dan terdapat 404 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tiruigi bahaya puling beliung di Indonesia. "Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya sistem peringalpn\llini puling beliung," kata Sutopo. Hal ini disebabkan kecilnya cakupan terjangan puling beliung yang kurang dari 2 km, waktu kejadian kurang dari 10 menit, dan tidak semua awan Cumulonimbus selalu lerjadi puling beliung. Kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2013 berpotensi terjadi di 8 provinsi langganan yaitu Sur1w1, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim. "Kekeringan berpotensi terjadi selama Agustus- Oktotler di Jawa, Bali, NTI dan daerah-daerah yang defisit air," ujar Sutopo.

(paragraf 3) Berdasarkan Data dan lnformasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dari tahun 1825-2012, jumlah korban meninggaldan hilang akibat bencana geologi lebih banyak dibandingkan hidrometeorologi. Dari 292.330 orang meninggal dan hilang, sekitar 74% akibat bencana geologi sedangkan 26% bencana hidrometeorologi dan lainnya. "Masyarakat dihimbau agar siap siaga. Dalam bahasa Latin ada istilah "Si vis pacem, para bellum". Artinya jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Maka dalam bencana pun berlaku, jika kau ingin selamat, bersiaplah menghadapi bencana. Bencana datang ketika kita tidak siap. Semoga tldak ada bencana besar di tahun mendatang," tandas Sutopo.

(pertanyaan) Fakta yang salah di bawah ini adalah ....

• Kasus puling beliung meyumbang lebih dari 30% dari total bencana di Indonesia

• 292.330 orang meninggal dan hilang akibat bencana geologi dan hidrometeorologi

• Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana hidrometeorologi lebih sedikit dibandingkan geologi

• Tren kejadian puling beliung mengalami peningkatan sebesar 28 kali lipat dalam tempo sembilan tahun

• Sumut, Riau, Jambi, Sulser, Kalbar, Kalteng, Kaiser dan Kaltim berpotensi mengalami kebakaran lahan selama musim kemarau 2013

(paragraf 1) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Dengan melihat pola dan karakteristik hujan di Indonesia, maka diperkirakan puling beliung berpotensi terjadi hingga Maret - April 2013. "Selama tahun 2012, data sementara terjadi 295 puling beliung di Indonesia atau sekitar 36 persen dari total bencana selama 2012," tutur Kepala Pusat Data, lnformasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),  Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (27/12).

(paragraf 2) Menurut Sutopo, tren kejadian puting beliung cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Selama 2002-2011 meningkat 28 kali lipat dan terdapat 404 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tiruigi bahaya puling beliung di Indonesia. "Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya sistem peringalpn\llini puling beliung," kata Sutopo. Hal ini disebabkan kecilnya cakupan terjangan puling beliung yang kurang dari 2 km, waktu kejadian kurang dari 10 menit, dan tidak semua awan Cumulonimbus selalu lerjadi puling beliung. Kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2013 berpotensi terjadi di 8 provinsi langganan yaitu Sur1w1, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim. "Kekeringan berpotensi terjadi selama Agustus- Oktotler di Jawa, Bali, NTI dan daerah-daerah yang defisit air," ujar Sutopo.

(paragraf 3) Berdasarkan Data dan lnformasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dari tahun 1825-2012, jumlah korban meninggaldan hilang akibat bencana geologi lebih banyak dibandingkan hidrometeorologi. Dari 292.330 orang meninggal dan hilang, sekitar 74% akibat bencana geologi sedangkan 26% bencana hidrometeorologi dan lainnya. "Masyarakat dihimbau agar siap siaga. Dalam bahasa Latin ada istilah "Si vis pacem, para bellum". Artinya jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Maka dalam bencana pun berlaku, jika kau ingin selamat, bersiaplah menghadapi bencana. Bencana datang ketika kita tidak siap. Semoga tldak ada bencana besar di tahun mendatang," tandas Sutopo.

(pertanyaan) Pernyataan yang tidak tergolong fakta dalam bacaan di atas adalah ....

• puting beliung beraksi kurang dari 10 menit

• cakupan terjangan puling beliung kurang dari 2 km

• BMKG menyatakan musim penghujan nonrnal hingga Mei 2013

• puting beliung diperkirakan berpotensi terjadi dari bulan Maret sampai dengan April 2013

• 115 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tinggi bahaya puting beliung