Soal desna ppkn

Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa merupakan pengertian negara menurut

• Miriam Budiardjo

• Harold j.laski

• Roger H.soltau

• C.F Strong

• Herbert feitj

Negara yang maju merupakan negara yang mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan hal tersebut merupakan fungsi negara yaitu

• Melaksanakan upaya pertahanan

• Menegakkan keadilan dalam bernegara

• Melaksanakan penertiban

• Memberikan perlindungan bagi kaum miskin

• Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Tujuan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah

• Membahas bentuk negara dan merumuskan dasar negara Indonesia

• Menentukan rumusan Pancasila

• Membahas lambang negara

• Menentukan presiden dan wakil presiden

• Menentukan tanggal proklamasi kemerdekaan

Rapat pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno yang isinya adalah

• Pernyataan kemerdekaan, Pembukaan UUD, dan batang tubuh

• Piagam Jakarta, pembukaan UUD dan batang tubuh

• Perumusan Pancasila, perumusan UUD dan batang tubuh

• Pembahasan lambang negara, proklamasi dan perumusan UUD

• Membahas bentuk negara, perumusan dasar negara dan pembukaan UUD

Dalam penjelasan UUD NRI tahun 1945 tercantum bahwa negara Indonesia berdasarkan

• Kekuasaan

• Hukum

• Konstitusi

• Absolutisme

• Trias politika

Penanggung jawab pemerintahan di Indonesia ketika dikeluarkan maklumat presiden tanggal 14 November 1945 berada pada

• Presiden

• Mpr

• Perdana menteri

• DPR

• Gubernur jenderal

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Indonesia serikat

• Presidensial

• Parlementer

• Liberal

• Komunis

• Demokrasi liberal

Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, sejak 27 Desember 1949 NKRI berubah menjadi negara

• Serikat

• Monarki

• Merdeka

• Berdaulat

• Bagian Belanda

Berdasarkan UUDS 1950 salah satu tugas presiden adalah

• Memilih anggota DPR dan MPR

• Mengusulkan undang-undang

• Melaksanakan tugas-tugas seremonial

• Membentuk pemerintahan baru

• Membuat perjanjian dengan negara lain

Berikut bukan merupakan lembaga negara konstitusi UUDS 1950

• Menteri-menteri

• DPR

• Dewan pertimbangan agung

• Dewan pengawas keuangan

• Mahkamah agung