PTS 1-15

BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

      Pada saat BPUPKI dibentuk, Indonesia sedang dijajah oleh ….

• Belanda

• Portugis

• Inggris

• Jepang

BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mengadakan 2 kali sidang. Bilamana Sidang I BPUPKI merumuskan dasar negara, maka Sidang II BPUPKI merumuskan ….

• Proklamasi

• Konstitusi

• Semboyan Negara

• Persatuan dan Kesatuan

Proses merumuskam konstitusi dimulai sejak berakhirnya Sidang I BPUPKI yang terjadi pada tanggal ….

• 30 Mei 1945

• 31 Mei 1945

• 1 Juni 1945

• 2 Juni 1945

Soekarno yang memberi gagasan tentang rumusan dasar negara di hari terakhir Sidang I BPUPKI mengusulkan adanya rapat lanjutan yang dikenal dengan nama ….

• Sidang tak resmi

• Majelis dewan rakyat

• Panitia sembilan

• Panitia sembilan belas

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

      (1) BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat

(2) BPUPKI sebagai hadiah persahabatan Jepang

(3) BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sangi In

(4) BPUPKI memiliki wakil 2 orang dari Jepang, tanpa adanya wakil dari Indonesia

 

       Berdasarkan pernyataan di atas, hal-hal yang benar mengenai BPUPKI adalah ….

• (1) dan (2)

• (1) dan (3)

• (2) dan (4)

• (3) dan (4)

Merumuskan pembukaan konstitusi telah dilakukan oleh para tokoh saat rapat untuk menyempurnakan rumusan dasar negara yang dikenal dengan hasilnya ….

• Piagam Jakarta

• Teks proklamasi

• Piagam Revolusi

• Maklumat kenegaraan

 

Istilah “konstitusi” dalam Bahasa Latin adalah ….

• constitution

• constitutie

• konstitution

• constitutio

Konstitusi terbagi atas 2 macam yaitu konstitusi..

• lisan dan tulisan

• resmi dan tidak resmi

• formal dan informal

• pokok dan tambahan

Setiap negara berdaulat memiliki konstitusi.

      Pengertian konstitusi adalah ….

• Hukum yang tertulis

• Hukum adat istiadat suatu

• Hukum yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara saja

• Hukum dasar tertinggi dalam suatu negara

Konstitusi tertulis di Indonesia dikenal dengan nama..

• Undang-Undang

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang Dasar 1945