Asesmen Sumatif 1 Semester 2 Pendidikan Pancasila

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat yang dinamakan hirarki perundangan. Dalam hirarki perundangan tersebut, aturan hukum yang paling tinggi adalah...

• Undang-Undang Dasar 1945

• Undang-Undang

• Ketetapan MPR

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat yang dinamakan hirarki perundangan. Dalam hirarki perundangan tersebut, aturan hukum yang paling rendah adalah...

• Undang-Undang Dasar 1945

• Peraturan Menteri

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Daerah Tingkat Provinsi

• Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Menurut seorang pakar hukum yang bernama Hans Nawiasky, hukum itu berjenjang seperti piramida. Istilah "verordnung und autonome satzung" jika melihat hukum di Indonesia berarti merujuk kepada....

• undang-undang dasar

• undang-undang

• ketetapan MPR

• peraturan daerah

• peraturan presiden

Seorang pakar hukum yang bernama Hans Nawiasky, hukum itu berjenjang seperti piramida. Istilah "staatgrundgesetz" jika melihat hukum di Indonesia berarti merujuk kepada....

• undang-undang dasar 1945

• Pancasila

• undang-undang

• peraturan pemerintah

• peraturan daerah

Menurut Hans Nawiasky, dalam teori hukum berjenjang atau stufentheorie. Istilah "formell gesetz" jika melihat hukum di Indonesia berarti merujuk kepada....

• undang-undang dasar 1945

• undang-undang

• ketetapan MPR

• peraturan menteri

• peraturan daerah

Istilah "staatfundamentalnorm" atau norma dasar negara menurut Hans Nawiasky, jika melihat hukum di Indonesia berarti merujuk kepada....

• Pancasila

• Undang-Undang Dasar 1945

• Undang-Undang

• TAP MPR

• Peraturan Presiden

Undang-Undang Dasar 1945 pernah diubah sebanyak lima kali

• Benar

• Salah

Lembaga yang berwenang untuk melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar adalah...

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Mahkamah Konstitusi

Mengapa perlu disusun suatu peraturan pemerintah?

• jika diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut dari Undang-Undang

• jika diperlukan penafsiran dari Undang-Undang Dasar

• Untuk melengkapi peraturan selain peraturan presiden

• Untuk melengkapi aturan yang tidak terdapat dalam peraturan menteri

• Untuk melengkapi aturan yang yang terdapat dalam ketetapan MPR

Kapan atau dalam keadaan apa presiden menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

• Undang-undang yang dibutuhkan belum ada

• Terjadi bahaya pada negara

• DPR tak mampu menyusun Undang-Undang secara cepat

• Kesepakatan antar fraksi di DPR tidak terjadi saat proses rancangan Undang-Undang

• Terjadi krisis ekonomi dan kerusuhan massa di seluruh daerah NKRI