Peranan Bangsa Indonesia dalam Tatanan Regional dan Global II

Pelaksanaan politik bebas-aktif lebih condong bergerak ke kiri, di mana Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya. Politik luar negeri Indonesia yang nasionalistik pada waktu itu menjadi anti Barat dan curiga akan Barat. Siapakah tokoh yang memiliki kebijakan politik bebas-aktif tersebut....

• Ir. Soekarno

• Soeharto

• Joko Widodo

• B.J Habibie

• Abdurrahman Wahid

Answer explanation

Pada era Soekarno (1945-1965), pelaksanaan politik bebas-aktif lebih condong bergerak ke kiri, di mana Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya. Politik luar negeri Indonesia yang nasionalistik pada waktu itu menjadi anti Barat dan curiga akan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Soekarno yang menentang basis militer Barat di Asia Tenggara dan sikap tersebut terus bertahan sampai Soekarno jatuh, penolakan keras Soekarno terhadap bantuan keuangan Barat dengan jargon go to hell with your aid, dan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia lainnya mengacu pada Pembukaan UUD NRI 1945. menegaskan arah politik yang bebas aktif dan berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan kepada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Hasrat kuat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari setiap bentuk penjajahan atau dominasi asing dengan sendirinya telah membawa bangsa Indonesia untuk menganut suatu prinsip dasar politik luar negeri, yaitu politik bebas aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional. Selain pada Pembukaan UUD NRI 1945, apakah landasan hukum yang mengatur prinsip dasar politik luar negeri Indonesia....

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1999

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/2000

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1998

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1997

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1995

Answer explanation

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan arah politik yang bebas aktif dan berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan kepada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Penonjolan aspek pembangunan ekonomi telah memaksa Indonesia tergantung pada industri dan bantuan ekonomi Barat yang dipimpin AS. Memang, hubungan RI dengan Barat (termasuk Jepang dan Australia) tidak hanya berlatar belakang faktor ekonomi, melainkan juga keamanan. Selain itu, Soeharto juga menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, meskipun ia masih peduli dengan masalah pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Siapakah tokoh yang memiliki kebijakan politik bebas aktif tersebut....

• Ir. Soekarno

• B.J. Habibie

• Soeharto

• Megawati Soekarnoputri

• Abdurrahman Wahid

Answer explanation

Pada era kepemimpinan Soeharto (1968-1998), pelaksanaan politik bebas aktif mulai bergerak ke negara-negara Barat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional pada masa itu yang lebih menonjolkan aspek pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Soeharto mulai memperkenalkan kebijakan pintu terbuka, dimana investasi asing ditingkatkan dan bantuan pinjaman dibutuhkan untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia.

Keinginan Indonesia untuk memainkan peran aktif dan kepemimpinannya di kawasan regional Asia Tenggara bagi terciptanya kawasan yang stabil, aman, damai dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis di antara negara-negara ASEAN telah ditunjukkan pada implementasi komponen-komponen yang dimuat dalam Rencana Aksi ASC. Sampai tahun 2008 terdapat beberapa perkembangan dalam pelaksanaan Plan of Action ASC yang tidak luput dari perhatian dan keterlibatan Indonesia di dalamnya. Berikut yang bukan termasuk Rencana Aksi ASC shaping and sharing of norms adalah....

• ASEAN Charter

• ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance

• ASEAN Convention on Counter Terrorism

• Strengthening TAC Regime

• Kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community)

Answer explanation

ASEAN Ministerial Meeting ke-36 di Phnompenh, Kamboja bulan Juni 2003. Pada KTT ASEAN ke IX di Bali tahun 2003, konsep ASC disepakati oleh para pemimpin negara ASEAN sebagai salah satu pilar kerjasama dari Komunitas ASEAN yaitu kerjasama politik dan keamanan (ASEAN Security Community), kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community) dan kerjasama sosial budaya (ASEAN Socio-Cultural Community). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan saling menunjang di dalam mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara.

Pertemuan ASEAN+3 di Singapura mengusulkan dibentuknya West Pacific Forum bersama dengan Australia, New Zealand, Papua New Guine dan Timor Timur. Secara tidak langsung usulan beliau ini menandakan bahwa ia kurang begitu senang dengan keberadaan ASEAN. Siapakah ia yang merupakan pemilik kebijakan politik bebas aktif tersebut....

• Ir. Soekarno

• Soeharto

• Joko Widodo

• Abdurrahman Wahid

• Megawati Soekarnoputri

Answer explanation

Pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, politik luar negeri Indonesia lebih menekankan kepada hubungan dengan banyak negara dan tidak memberikan banyak perhatian kepada ASEAN sebagai pilar utama dari politik luar negeri Indonesia. Kebijakan Wahid tersebut merupakan sikap yang ingin membuat adanya keseimbangan antara negara Barat dan Timur serta negara berkembang dan negara maju. Politik luar negeri pada era Abdurrahman Wahid yang memandang ASEAN menjadi kurang penting bagi Indonesia, ditunjukan ketika pada pertemuan ASEAN+3 di Singapura tahun 2000 mengusulkan dibentuknya West Pacific Forum bersama dengan Australia, New Zealand, Papua New Guine dan Timor Timur. Secara tidak langsung usulan Wahid ini menandakan bahwa ia kurang begitu senang dengan keberadaan ASEAN.

Adapun sasaran strategi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategi dan diupayakan dapat direalisasi sepanjang lima tahun (tahun 2004-2009). Sasaran strategi ini secara khusus memang merupakan gambaran keberhasilan yang dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, namun dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan, program dan kegiatan Departemen Luar Negeri. Berikut yang tidak termasuk Sasaran Strategik Departemen Luar Negeri yang hendak dicapai adalah....

• Terciptanya dukungan solid dan konsisten masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia

• Menguatnya dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN Community

• Meningkatnya peran Indonesia dalam penanganan masalah kejahatan lintas batas di kawasan

• Meningkatnya kerjasama sosial budaya

• concentric circles

Answer explanation

Politik luar negeri RI Susilo Bambang Yudoyono menekankan pada kerjasama dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari: lingkaran konsenstris pertama yaitu, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Fokus politik luar negeri yang diarahkan kepada ASEAN, ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004- 2009.

Indonesia akan senantiasa mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, khususnya agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB 2030. Terakhir, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Selain itu, Indonesia juga kembali menekankan fokus dan atensi politik luar negerinya terhadap isu Palestina, seperti halnya yang menjadi fokus dan atensi pencalonan Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Siapakah nama Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presiden Joko Widodo Periode 2019 - 2024....

• Luhut Binsar Panjaitan

• Airlangga Hartarto

• Tito Karnavian

• Retno Lestari Priansari Marsudi

• Yasonna Laoly

Answer explanation

Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri

Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Retno Lestari Priansari Marsudi Menteri Luar Negeri

Diskursus mengenai DK PBB, tidak terlepas dari aspek sejarah mengenai PBB itu sendiri. Terbentuknya PBB didahului oleh pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara sekutu Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan “Deklarasi London” yang menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak antar bangsa untuk bekerja sama satu sama lain. Deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya PBB pada 24 Oktober 1945. Pada tanggal berapa pertemuan antara negara sekutu pertama kali....

• 12 Juni 1941

• 24 Oktober 1945

• 28 September 1950

• 21 Agustus 1945

• 21 Agustus 1946

Answer explanation

Terbentuknya PBB didahului oleh pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara sekutu pada 12 Juni 1941 di St James Palace, London, Inggris. Pertemuan ini dihadiri oleh Australia, Selandia Baru, Kanada, Afrika Selatan, Inggris, Belgia, Cekoslovakia, Yunani, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, serta Yugoslavia. Selanjutnya pertemuan ini dikenal dengan sebutan “Pertemuan London”.

Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki hak dan tanggung jawab Dalam melaksanakan tugasnya, DK PBB dibantu oleh Panitia Staf Militer, Panitia Pelucutan Senjata, serta Pasukan PBB. Secara struktural, DK PBB memiliki lima belas anggota, yakni lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Mereka yang menyandang status sebagai anggota tetap DK PBB memiliki keistimewaan dalam bentuk hak veto, yakni hak untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Berikut yang merupakan isi hak dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB adalah....

• Melakukan langkahlangkah pemaksaan, tindakan militer, serta melaksanakan sanksi ekonomi

• Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri

• Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

• Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis

• Mewujudkan dukungan masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI

Answer explanation

Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki hak dan tanggung jawab, yakni: (1) Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara dua negara atau lebih, (2) Merupakan satu-satunya unit di PBB yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, (3) Mengupayakan penyelesaianperselisihan dengan cara-cara damai, (4) Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan hukum atas persetujuan yang tercapai, (5) Mengeluarkan perintah penghentian tembakmenembak bila sengketa sudah menjurus kepada peperangan, (6) Melakukan langkahlangkah pemaksaan, tindakan militer, serta melaksanakan sanksi ekonomi, serta (7) Mengirimkan pasukan-pasukan pemelihara perdamaian daerah-daerah sengketa.

etelah mendapat suara bulat dari seluruh negara anggota. Keanggotaan Indonesia di PBB terwujud karena adanya persamaan ideologis antara kedua belah pihak. Indonesia memandang bahwa apa yang menjadi tujuan dan cita-cita PBB, yakni kerja sama global dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran, selaras dengan apa yang menjadi landasan idiil dan konstitusional Indonesia. Pada tanggal berapakah Indonesia Indonesia secara ofisial menjadi anggota PBB yang ke-60....

• 28 September 1950

• 28 September 1949

• 29 September 1950

• 29 September 1949

• 28 September 1951

Answer explanation

Indonesia secara ofisial menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 setelah mendapat suara bulat dari seluruh negara anggota.