Apakah yang menjadi syarat – syarat dilakukannya Penangkapan terhadap seseorang Tersangka dan diatur dalam pasal berapa dalamKUHAP ?

• Adanyabukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHAP.
• AdanyapermintaandariKorban, sebagaimanadiaturdalampasal 17 KUHAP.
• Adanyasatualatbukti yang sah, sebagaimanadiaturdalampasal 18 KUHAP.
• AdanyapermintaandariTersangkauntukdilakukanpenangkapan, sebagaimanadiaturdalampasal 18 KUHAP.

Perintah penahanan terhadap tersangka yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama ?

• 15 hari.
• 20 hari.
• 25 hari.
• 40 hari.

Apakah yang dimaksud dengan sertipikat hak Milik pada satu bidang tanah atau rumah ?

• Adalah bukti kepemilikan yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
• Adalah bukti penyewaan yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
• Adalah bukti Penggadaian yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
• Adalah bukti Agunan yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ?

• Kejaksaan Negeri Setempat.
• Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
• Polda Setempat.
• Kantor Imigrasi Setempat.

Mencoba melakukan tindakan pidana, jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri maka terhadap perbuatan ini apa bila dilakukan terhadap suatu pelangaran maka :

• Di kenakan hukuman sama dengan hukuman pokok
• Di kenakan hukuman pokok di tambah sepertiga
• Dikenakan sepertiga dari hukuman pokok
• Dikenakan setenga dari hukuman pokok
• Tidak di pidana

Suatu Peristiwa tindak pidana yang ditemukan sendiri oleh pihak kepolisian di sebut laporan ?

• Laporan Polisi Model A
• Laporan Polisi Model B
• Laporan Polisi Model C
• Laporan Pengaduan

Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur Alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut? Kecuali !

• keterangan saksi
• keterangan terdakwa
• keterangan pengacara
• Petunjuk

Ketentuan hukum terkait dengan penyelundupan ialah…..

• Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas BumiDan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Ketentuan pidana yang dapat digunakan dalam menangani perkara perlindungan konsumen yaitu…..

• Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan dilakukan Karantina adalah sebagai berikut, kecuali…..

• Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organism pengganggu tumbuhan karantina dari luarnegeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia
• Mempermudah keluar dan masuknya hama dan penyakit hewan karantina dari Wilayah Negara Republik Indonesia
• Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyaki tikan karantina, dan organism pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalamwilayah Negara Republik Indonesia
• Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia.