Latihan P 5

Perhatikan beberapa pernyataan pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa,

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum

2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang

3) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang

4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

5) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ....

• (1), (2) dan (3)

• (1), (3) dan (4)

• (3), (4) dan (5)

• (1), (2) dan (5)

Di dalam pasal 20 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, untuk mendapat persetujuan bersama Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh ...

• Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

• Majelis Permusyawaratan rakyat dan Presiden

Perhatikan beberapa pernyataan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki

1) fungsi legislasi

2) fungsi yudikatif

3) fungsi eksekutif

4) fungsi anggaran

5) fungsi pengawasan

Pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur fungsi Dewan Perwakilan Rakyat ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ...

• (1), (2) dan (3)

• (1), (3) dan (4)

• (1), (4) dan (5)

• (1), (2) dan (5)

Di dalam pasal 22C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, mengatur ;

1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum

2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

4) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

5) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

Pasal 22C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor ....

• (1), (4) dan (5)

• (1), (3) dan (4)

• (1), (2) dan (5)

• (1), (2) dan (3)

Di dalam pasal 22E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, mengatur ....

• Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

• Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

• Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

• Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

• pasal 23F ayat 2

• pasal 23G ayat 2

• pasal 23G ayat 1

• pasal 23F ayat 1

Dalam pasal 23G Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang- undang.

• Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

• Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

• Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

• Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

• Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

• Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang

• Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam pasal 24A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

• Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

• Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

• Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

• Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

20. Di dalam pasal 24 B ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa KY...

• Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang- undang.

• Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

• Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

• Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.