Internalisasi PMK-227/PMK.09/2021

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam

• PMK-227/PMK.09/2021

• PMK-227/PMK.09/2022

• KMK-227/PMK.09/2021

• KMK-227/PMK.09/2022

Answer explanation

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam PMK-227/PMK.09/2021

Yang bukan merupakan kewajiban bagi Penyelenggara Negara/Pegawai dalam pengendalian gratifikasi adalah ...

• Menolak Gratifikasi

• Menerima Gratifikasi

• Melaporkan Penolakan/ Penerimaan Gratifikasi

• Melapor penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak

Answer explanation

Kewajiban bagi Penyelenggaran Negara/Pegawai dalam pengendalian gratifikasi adalah Menolak Gratifikasi, Melaporkan Penolakan/ Penerimaan Gratifikasi, dan Melapor penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak

Pemberian sesama rekan kerja pisah sambut,pensiun,mutasi jabatan,ultah tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya ...

• Maks Rp500ribu /pemberian/orang (total Rp2juta dlm 1 thn pemberi yg sama)

• Maks Rp300ribu /pemberian/orang (total Rp2juta dlm 1 thn pemberi yg sama)

• Maks Rp500ribu /pemberian/orang (total Rp1juta dlm 1 thn pemberi yg sama)

• Maks Rp300ribu /pemberian/orang (total Rp1juta dlm 1 thn pemberi yg sama)

Answer explanation

Pemberian sesama rekan kerja, dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ultah yang tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya maks Rp300ribu setiap pemberian per orang, dengan total  pemberian <Rp1juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak ada Benturan  kepentingan

Unit pelayanan & informasi serta pengelolaan pengendalian Gratifikasi pada unit kerja disebut

• Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

• Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

• Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

• Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG)

Answer explanation

Unit pelayanan & informasi serta pengelolaan pengendalian Gratifikasi pada unit kerja disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Batas waktu melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi, sejak gratifikasi diterima/ditolak melalui UPG adalah ...

• 7 hari kerja

• 7 hari kalender

• 10 hari kerja

• 10 hari kalender

Answer explanation

Batas waktu melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi, sejak gratifikasi diterima/ditolak melalui UPG adalah 10 hari kerja. Selanjutnya, UPG wajib meneruskan laporan tersebut kepada KPK paling lambat 10 hari kerja sejak laporan diterima/ditolak.

Batas waktu melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi, sejak gratifikasi diterima/ditolak secara langsung kepada KPK ...

• 30 hari kalender

• 30 hari kerja

• 20 hari kerja

• 20 hari kalender

Answer explanation

Batas waktu melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi, sejak gratifikasi diterima/ditolak secara langsung kepada KPK adalah 30 hari kerja.

Tim Pemasaran CV ATK memberikan tiket konser musik beserta akomodasi (tiket penerbangan, fasilitas penginapan dan wisata) di Singapura secara gratis kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut?

• Menerima pemberian tersebut karena musisi favoritnya yang mengadakan konser

• Menolak pemberian tersebut karena termasuk gratifikasi dan melaporkan penolakan tersebut kepada UPG/KPK

• Menolak pemberian tersebut karena termasuk gratifikasi dan tidak melaporkan penolakan tersebut kepada UPG/KPK

• Menerima pemberian tersebut karena tidak ada yang mengetahui

Answer explanation

Menolak pemberian tersebut karena termasuk gratifikasi dan melaporkan penolakan tersebut kepada UPG (10 hari kerja) /KPK (30 hari kerja)